Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010, Muhammad Said Didu, menolak untuk bermediasi dengan pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang yang telah melaporkannya.
Said Didu menyatakan bahwa ia tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi. Menurutnya, ia hanya memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga tidak ada yang perlu dimediasi. "Saya hanya mau membuktikan pernyataan saya bukan sebagai penyebaran berita hoaks yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian," ujarnya di Tangerang pada Rabu, 20 November 2024.
Said Didu menegaskan bahwa kasus ini merupakan ajang pembuktian atas kritik terhadap ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan di Kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kabupaten Tangerang. "Semua yang saya sampaikan di publik sudah ketahuan. Kalau sebagai pejabat lakukan saja perbaikan," ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menilai bahwa kasus ini merupakan masalah bersama yang menyangkut kebebasan berpendapat. Ia menyebut bahwa laporan terhadap Said Didu sangat tidak relevan dengan kondisi yang ada di masyarakat Pantura.
Gufroni juga mengkritik tindakan Apdesi yang menurutnya mencirikan sikap anti-kritik. "Apa lagi, dari sebuah video yang dijadikan alat bukti ke polisi itu sama sekali tidak menyebut nama atau individu dari pelapor," katanya.
Gufroni mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki bukti bahwa Apdesi, sebagai perkumpulan pejabat publik, terlibat dalam pembebasan lahan untuk proyek PIK 2. "Jadi, jika aparat desa tidak terlibat, itu tidak benar, karena Apdesi jelas telah masuk dalam bagian pembebasan lahan untuk proyek PIK 2," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Kabupaten Tangerang, Surta Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya siap menyelesaikan perkara ini melalui jalur musyawarah. Surta mengatakan bahwa jika mediasi dilakukan, pihaknya siap mencabut laporan polisi terhadap Said Didu.
Ia berharap agar kondisi kegaduhan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan secara damai melalui komunikasi dan musyawarah. "Kami tidak apriori terhadap kritik, sebagai kontrol dari para tokoh nasional," ujarnya.(*)
