Ida Budhiati Tak Masalah Pegawai KPK Kritik Pimpinan yang Langgar Kode Etik
Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ida Budhiati, menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika ada pegawai KPK yang memprotes pimpinan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Ida saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI, Selasa (19/11), di Senayan, Jakarta.
"Apabila pegawai KPK memiliki penilaian terhadap pimpinan yang perilakunya tidak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku, mereka bisa meminta akuntabilitas dari pimpinannya," ujar Ida.
Ida menekankan bahwa Pimpinan KPK ke depan harus mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah serta aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.
Menurutnya, hubungan yang dibangun harus bersifat kelembagaan dan profesional, bukan hubungan personal.
"Hubungan interaksi harus ditempatkan secara profesional, menjaga independensi, dan mampu bekerja secara imparsial," tegas Ida.
Sebagai mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida menyatakan bahwa KPK tetap harus menjaga sifat independen dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Namun, ia mengingatkan bahwa independensi tersebut tidak berarti menutup diri dari pihak lain.
"KPK dalam pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, khususnya Komisi III, yang memiliki kompetensi menjelaskan kepada masyarakat dan mensosialisasikan UU Tipikor dan UU KPK," ujar Ida.
Ida berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkatkan capaian kinerja KPK, terutama dalam upaya pencegahan korupsi.
"Melalui kolaborasi ini, publik diharapkan memahami arah kebijakan yang ditetapkan pembentuk undang-undang, termasuk tujuan yang ingin dicapai melalui UU Tipikor dan kelembagaan KPK," pungkasnya.(*)
