Repelita Jakarta - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu perdebatan mendalam tentang akar konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa agresi militer yang terjadi meskipun diplomasi masih berlangsung tidak bisa dipahami hanya sebagai keputusan politik biasa.
Ia melihat pola perilaku agresif Presiden Donald Trump sebagai cerminan pandangan tertentu tentang kekuasaan dan kedaulatan.
Rocky Gerung mengaitkan pendekatan tersebut dengan pemikiran filsuf politik Jerman Carl Schmitt yang memandang kedaulatan sebagai kemampuan untuk melampaui atau melanggar hukum.
Menurutnya kedaulatan justru terbukti ketika penguasa mampu menangguhkan aturan hukum demi kepentingan yang dianggap lebih tinggi.
Pandangan Schmitt membantu menjelaskan mengapa kebijakan Trump sering tampak tidak terlalu mempedulikan batas hukum internasional.
Rocky menjelaskan bahwa dalam logika tersebut penggunaan kekuatan militer menjadi demonstrasi nyata kedaulatan absolut.
Ia menyatakan bahwa kemampuan mengatasi sesuatu tanpa hukum atau bahkan dengan melanggarnya dianggap sebagai bukti kekuasaan tertinggi.
Pendekatan seperti itu memiliki akar sejarah panjang yang dapat ditelusuri ke tradisi absolutisme penguasa Eropa.
Rocky mengaitkannya dengan konsep kekuasaan absolut kerajaan di mana raja memandang diri sebagai sumber hukum itu sendiri.
Dalam konteks konflik Timur Tengah ia menganalisis tindakan militer terhadap Iran melalui prinsip klasik jus ad bellum dan jus in bello.
Jus ad bellum mengatur alasan sah untuk memulai perang sementara jus in bello mengatur etika selama konflik termasuk perlindungan warga sipil.
Menurut Rocky kedua prinsip tersebut tampak diabaikan dalam eskalasi terbaru karena tidak ada alasan jelas untuk memulai perang.
Ia menyoroti bahwa negosiasi damai sebenarnya masih berlangsung ketika konflik militer pecah.
Rocky juga menekankan pentingnya melindungi masyarakat sipil dengan melarang serangan terhadap target non-militer seperti rumah sakit serta sekolah.
Ia menilai pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi memicu brutalisme yang lebih luas dalam konflik bersenjata.
Rocky membandingkan filosofi kedua pihak dengan Israel memandang perang sebagai strategi mempertahankan wilayah yang memiliki legitimasi historis dan teologis.
Sementara Iran melihat konflik ini sebagai bentuk pertahanan diri terhadap agresi dari luar.
Ia menyatakan bahwa Iran memperoleh dukungan moral karena posisinya sebagai pihak yang diserang sementara Israel dihujat sebagai agresor.
Namun Rocky mengingatkan bahwa konflik tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena setiap pihak membawa latar belakang ideologis politik serta sejarah yang berbeda.
Ia menilai pendekatan emosional dalam melihat konflik justru menyulitkan pemahaman akar persoalan yang sebenarnya.
Rocky menekankan perlunya pendalaman teoritis dan filosofis untuk mengamati perang bukan hanya dari headline berita.
Ia menyatakan bahwa negara seperti Indonesia perlu memahami dasar filsafat perang jika ingin berkontribusi dalam upaya perdamaian global.
Menurutnya setiap proposal perdamaian harus menjawab kepentingan dasar para pihak baik soal keamanan wilayah maupun kedaulatan negara.
Tanpa pemahaman tersebut diplomasi hanya akan berhenti pada slogan perdamaian tanpa menyentuh akar konflik.
Rocky mengingatkan bahwa perang sering dipicu oleh kepentingan geopolitik yang lebih luas termasuk perebutan sumber daya energi di kawasan Timur Tengah.
Ia menyimpulkan bahwa perang harus dibaca bukan sekadar peristiwa politik melainkan sebagai persoalan filsafat kekuasaan yang mendalam.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
