Repelita Jakarta - Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Sumatera ditutup sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi.
Penutupan ini berlaku mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Harjito menegaskan bahwa setiap SPPG yang beroperasi wajib memenuhi standar higiene serta sanitasi melalui pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.
Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan ujar Harjito pada Sabtu 7 Maret 2026.
Penutupan hanya menyasar dapur yang telah beroperasi lebih dari tiga puluh hari namun belum mendaftarkan SLHS.
Angka 492 SPPG tersebut merupakan akumulasi laporan dari Koordinator Regional Sumatera yang melakukan pemantauan langsung di setiap provinsi.
Sumatera Utara mencatat jumlah terbanyak dengan dua ratus lima puluh dua dapur diikuti Lampung tujuh puluh tujuh dapur serta Aceh tujuh puluh enam dapur.
Sumatera Barat mencatat enam puluh sembilan dapur sementara Riau sembilan dapur Kepulauan Riau lima dapur dan Bengkulu empat dapur.
Provinsi Jambi Sumatera Selatan serta Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki SPPG yang belum mendaftar SLHS.
Kebijakan ini merupakan bagian penguatan pengawasan kualitas layanan program pemenuhan gizi masyarakat khususnya anak sekolah.
Harjito mengimbau pengelola SPPG terdampak segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS.
Program ini menyangkut kesehatan masyarakat sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar tambahnya.
Ia berharap seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan agar layanan kembali berjalan dan manfaat program tetap dirasakan masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
