Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Ia menilai Indonesia bisa memengaruhi kebijakan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia di dalam forum tersebut justru dapat menjadi kesempatan untuk memperjuangkan solusi jangka panjang bagi konflik Palestina.
“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” ujar Prabowo dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Senin 16 Maret 2026.
Solusi dua negara selama ini dipandang sebagai salah satu pendekatan diplomatik untuk mengakhiri konflik antara Palestina dan Israel dengan membentuk dua negara yang berdampingan secara damai.
Meski demikian, Prabowo mengungkapkan bahwa seluruh pembahasan mengenai Dewan Perdamaian tersebut saat ini masih ditangguhkan.
Penundaan itu termasuk rencana Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza Strip yang sebelumnya telah dipersiapkan.
Menurut Prabowo, keputusan tersebut diambil karena eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah saat ini masih meningkat sehingga situasi belum memungkinkan untuk langkah lanjutan.
Di tengah meningkatnya ketegangan global, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia siap mengambil peran sebagai mediator perdamaian.
Ia mengatakan telah menawarkan diri untuk membantu meredakan konflik antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain yang saat ini memanas.
Menurut Prabowo, konflik yang melibatkan negara-negara besar tersebut telah memicu ketidakpastian global yang berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, ia menilai dialog dan diplomasi tetap menjadi jalan terbaik untuk meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
“Saran saya selalu mencari opsi damai,” ujar Prabowo menegaskan sikap Indonesia dalam setiap eskalasi konflik internasional.
Prabowo juga menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer manapun yang dibentuk oleh negara-negara besar.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi dasar kebijakan diplomasi Indonesia sejak lama.
Prinsip tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu.
Indonesia tetap aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia tanpa harus terikat secara formal dengan aliansi militer negara manapun.
“Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada kekuatan negara lain,” kata Prabowo menegaskan komitmen kemandirian bangsa.
Ia menambahkan bahwa meskipun tidak bergabung dalam aliansi militer, Indonesia tetap harus membangun kekuatan pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.
Hal itu diperlukan agar negara mampu menjaga kedaulatan dan tidak bergantung pada bantuan negara lain apabila terjadi konflik internasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

