Repelita Jakarta - Wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen yang diusulkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dinilai bukan sekadar gagasan penyederhanaan sistem kepartaian melainkan manuver politik yang menargetkan Partai Solidaritas Indonesia.
Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan usulan tersebut bertujuan menghambat partai kecil yang sedang berkembang seperti PSI di tengah maraknya perpindahan kader Nasdem ke partai tersebut.
Konteks politik pernyataan Surya Paloh ini bukan hanya ingin bicara soal kualitas demokrasi dan efektivitas parlemen dan pemerintahan ujar Iwan kepada Kompas.com pada Minggu 22 Februari 2026.
Menurutnya sasaran utama wacana itu adalah partai-partai kecil yang baru muncul dan memiliki ambisi menyaingi partai besar khususnya PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep.
Dengan ambang batas setinggi itu peluang PSI untuk lolos ke DPR RI akan semakin sulit sehingga menguntungkan partai mapan termasuk Nasdem.
Iwan mengaitkan wacana tersebut dengan memanasnya hubungan antara Nasdem dan PSI belakangan ini yang ditandai gelombang kader Nasdem hengkang ke PSI.
Terbaru Rusdi Masse Mappasessu resmi bergabung dengan PSI setelah mundur dari Nasdem sementara sebelumnya pada tahun 2025 sejumlah tokoh seperti Ahmad Ali dan Bestari Barus juga pindah.
PSI bahkan menunjuk Ahmad Ali sebagai Ketua Harian dan Bestari Barus sebagai Ketua DPP periode 2025 hingga 2030 sehingga memperkuat struktur partai tersebut.
Beberapa mantan kader Nasdem yang bergabung ke PSI kerap melontarkan pernyataan kritis terhadap partai asal mereka sehingga menambah ketegangan.
Dalam konteks inilah menurut saya Surya Paloh ingin melakukan serangan mematikan terhadap PSI dengan membuang gagasan menaikkan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen ujar Iwan.
Ia menegaskan jika wacana itu terealisasi jalan PSI menuju Senayan akan semakin terjal dan persaingan politik menjadi lebih tidak seimbang bagi partai baru.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
