Obama Kecam Operasi Imigrasi Era Trump di Minnesota, Nilai Menyerupai Praktik Negara Otoriter

 

Repelita Jakarta - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengkritik tajam operasi besar-besaran yang dilakukan Imigrasi dan Bea Cukai di Minnesota yang menurutnya menyerupai praktik di negara otoriter dan kediktatoran.

Dalam wawancara eksklusif bersama komentator politik Brian Tyler Cohen Obama menyebut tindakan agen federal tersebut sangat mengkhawatirkan serta berpotensi mengancam fondasi demokrasi Amerika Serikat.

Operasi tersebut dilaksanakan di bawah pemerintahan Donald Trump dengan melibatkan ribuan petugas yang melakukan penggerebekan serta penangkapan massal selama beberapa pekan terakhir.

Pejabat berwenang menyatakan sasaran utama adalah individu yang diduga melakukan tindak kriminal namun operasi itu memicu gelombang protes nasional serta kemarahan publik yang meluas.

Obama yang sebelumnya pernah mengecam penggerebekan serupa menegaskan bahwa perilaku tersebut melanggar norma hukum dan mengancam nilai-nilai demokrasi yang telah lama dijunjung.

Di masa lalu kita telah melihat perilaku semacam ini di negara-negara otoriter dan kediktatoran kata Obama seperti dikutip Al Mayadeen pada Minggu 15 Februari 2026.

Pernyataan mantan presiden itu memperkuat kritik politik yang semakin keras terhadap kebijakan penegakan imigrasi agresif yang dianggap melampaui batas kewenangan federal.

Protes semakin memanas setelah terjadi dua insiden penembakan fatal selama operasi sehingga menambah tekanan besar terhadap Gedung Putih serta menarik perhatian media nasional.

Meski demikian Obama tetap menunjukkan sikap optimis dengan memuji semangat komunitas yang menggelar demonstrasi damai sebagai bentuk perlawanan yang konstitusional.

Ini bukan Amerika yang kita yakini dan melawan dengan kebenaran dengan kamera serta dengan protes damai itulah yang memberi saya harapan ujarnya.

Operasi ICE di Minnesota akhirnya dihentikan setelah reaksi negatif yang terus meningkat sebagaimana diumumkan Kepala Kebijakan Perbatasan Tom Homan pekan ini.

Penghentian tersebut terjadi di tengah kritik berkelanjutan dari kelompok hak asasi manusia serta tokoh politik yang menilai kebijakan tersebut sebagai perluasan kekuasaan federal yang berlebihan.

Dalam wawancara yang sama Obama juga menyentuh isu penurunan kesopanan dalam wacana politik Amerika Serikat termasuk menanggapi unggahan media sosial Presiden Trump yang dianggap menyinggung ras terhadap dirinya serta mantan Ibu Negara Michelle Obama.

Lebih lanjut catatan pengadilan federal menunjukkan lebih dari empat ratus hakim telah memutuskan sekitar empat ribu empat ratus kali sejak Oktober bahwa pemerintahan Trump secara ilegal menahan imigran.

Putusan tersebut menjadi teguran yudisial masif terhadap penahanan imigran yang melanggar hukum federal meskipun otoritas tetap melanjutkan penahanan panjang dalam sejumlah kasus.

Sungguh mengerikan bahwa Pemerintah bersikeras agar Pengadilan ini mendefinisikan ulang atau sepenuhnya mengabaikan hukum yang berlaku saat ini sebagaimana tertulis dengan jelas tulis Hakim Distrik AS Thomas Johnston dalam salah satu putusan terbaru.

Juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan mandat Presiden Trump untuk menegakkan hukum imigrasi federal secara sah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga