Natalius Pigai: Saya Satu-satunya Menteri yang Haramkan Pemberian Uang dari Staf ke Atasan

 

Repelita Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya.

Pigai menyatakan bahwa ia secara tegas mengharamkan pemberian uang atau bentuk apapun dari staf kepadanya sebagai bentuk pencegahan suap dan gratifikasi.

Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten selama kurang lebih satu setengah tahun masa jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan secara terbuka ketika ia diminta membacakan materi anggaran Kementerian HAM dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

Namun Pigai menolak dan menyerahkan pembacaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian HAM.

Ia mengklaim sebagai satu-satunya menteri yang menerapkan aturan ini dengan tegas di hadapan pejabat kementerian dan anggota DPR.

"Saya satu-satunya menteri, sejauh yang saya pahami, saya haramkan pemberian uang dari staf ke saya. Dan itu saya sudah buktikan selama satu setengah tahun saya jadi menteri," ujar Pigai di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dikutip pada Sabtu 28 Februari 2026.

Meskipun beragama Kristen Pigai menggunakan istilah haram karena mengandung makna luas dan universal yang diyakini dalam berbagai ajaran agama.

"Haram Pak, hukumnya haram. Saya Kristen, tapi saya menggunakan haram karena bahasa Aram itu bahasa Tuhan, Tuhan yang menciptakan manusia," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa jika atasan mengeluarkan dana untuk mentraktir anak buah hal tersebut dibolehkan dan sah.

"Atasan bayar makan boleh. Keluarkanlah Rp 1 juta bayarin makanan anak buah," tuturnya.

Pigai menambahkan bahwa pemberian dari bawahan kepada atasan selalu mengandung maksud tertentu sehingga dilarang keras.

"Kalau atasan kan boleh. Boleh dong namanya atasan ngasih ke anak buah. Traktir minuman. Tapi kalau bawahan kasih ke atasan kan ada maksud lain," ujarnya.

Natalius Pigai dikenal sebagai sosok yang kerap menjadi perhatian publik karena pandangan tegasnya dalam berbagai isu kebangsaan.

Pandangan-pandangannya sering memicu perdebatan namun sekaligus memperkaya diskursus demokrasi di Indonesia.

Terbaru ia menjadi sorotan setelah menerima tantangan debat terbuka dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar terkait persoalan hak asasi manusia.

Semua bermula dari pernyataannya dalam acara Singkronisasi dan Akselerasi Rapat Koordinasi Instrumen dan Penguatan HAM di kantor Kementerian HAM RI.

Pigai menyatakan bahwa sejak usia lima tahun ia telah memahami hak asasi manusia sehingga tidak mungkin salah dalam memahami isu tersebut.

"Dari umur 5 tahun sudah paham HAM, tidak mungkin saya salah," tegasnya.

Ia juga menyinggung perjalanan panjangnya sebagai pembela kelompok rentan yang telah melalui berbagai badai dan tantangan selama puluhan tahun.

Pigai pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan terlibat dalam kajian dan pemantauan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di berbagai daerah.

Kiprahnya di lembaga tersebut turut mengangkat namanya di tingkat nasional.

Natalius Pigai lahir di Papua dan menempuh pendidikan tinggi di bidang ilmu sosial serta politik.

Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan advokasi dan diskusi publik yang membahas demokrasi keadilan sosial serta perlindungan hak warga negara.

Dalam perjalanan kariernya Pigai juga terlibat dalam aktivitas politik dan menyatakan dukungan terhadap berbagai gagasan perubahan kebijakan publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga