Repelita Bandung - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto terus menuai kritik tajam dari berbagai kalangan meskipun tetap berjalan tanpa tanda-tanda akan dihentikan atau ditunda.
Pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan menilai MBG memiliki potensi ganda sebagai program strategis nasional sekaligus mega proyek rente jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Dalam tulisannya yang dirilis pada Jumat 27 Februari 2026 Syafril Sjofyan menyoroti bahwa Presiden Prabowo kerap membanggakan MBG dalam berbagai kesempatan pidato baik di dalam maupun luar negeri.
Ia mencatat gaya komunikasi Presiden yang tegas blak-blakan dan cenderung defensif terhadap kritik sering kali menyertai sindiran terhadap para pengkritik termasuk akademisi dan profesor.
Menurut Syafril Sjofyan respons semacam itu dapat mempersempit ruang diskusi rasional dan mendelegitimasi kritik akademik yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan publik.
Kritik terhadap MBG umumnya menyasar efektivitas anggaran potensi korupsi kolusi nepotisme serta kesiapan distribusi namun balasan dari pihak istana sering bersifat normatif atau menyerang personal pengkritik.
Syafril Sjofyan menilai pendekatan defensif tersebut berisiko mengubah kritik kebijakan menjadi agenda politik oposisi sehingga ruang kritik menjadi semakin sempit.
Ia memperingatkan bahwa tanpa koreksi dari kritik yang konstruktif kesalahan dalam pelaksanaan MBG dapat berulang dan kebijakan menjadi tidak adaptif terhadap realitas lapangan.
Program MBG yang berskala nasional dengan anggaran ratusan triliun rupiah membuka rantai pasok besar mulai dari pengadaan bahan makanan distribusi logistik hingga vendor katering.
Syafril Sjofyan menilai skala sebesar itu menciptakan ladang rente melalui penunjukan vendor tidak transparan markup harga penguasaan proyek oleh kelompok tertentu serta jatah politik untuk relawan dan elite.
Ia menyatakan bahwa jika MBG digunakan untuk legitimasi kekuasaan personal maka program sosial besar dapat berubah menjadi tameng moral yang menutup ruang kritik teknis.
Syafril Sjofyan melakukan simulasi risiko kebocoran anggaran dengan target penerima delapan puluh juta anak biaya per porsi lima belas ribu rupiah dan hari sekolah dua ratus dua puluh hari per tahun.
Total anggaran mencapai dua ratus enam puluh empat triliun rupiah per tahun menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Berdasarkan pola umum program berskala besar kebocoran minimal dua hingga lima persen moderat sepuluh hingga lima belas persen dan tinggi dua puluh hingga tiga puluh persen.
Dengan kebocoran lima persen negara berpotensi kehilangan tiga belas koma dua triliun rupiah per tahun sementara pada tingkat dua puluh persen mencapai lima puluh dua koma delapan triliun rupiah per tahun.
Syafril Sjofyan menjelaskan kebocoran dapat terjadi melalui markup harga penunjukan vendor titipan ghost beneficiaries serta pemotongan berlapis di setiap level rantai pasok.
Ia menekankan bahwa kebocoran sebesar dua puluh persen setara dengan hilangnya hak makan bagi sekitar enam belas juta anak selama setahun.
Menurutnya jika pengawasan lemah dan pengelolaan tidak transparan MBG berpotensi berubah menjadi instrumen pergeseran kekayaan publik ke tangan elite secara sistemik.
Syafril Sjofyan menyerukan agar Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi serta lembaga pengawas lainnya berani melakukan pengawasan ketat sejak dini.
Ia juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto serta jajarannya untuk tidak bersikap alergi terhadap kritik demi mencegah MBG menjadi senjata makan tuan.
Program MBG dapat menjadi investasi sumber daya manusia nasional jika dikelola secara akuntabel namun berpotensi menjadi mega proyek rente jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
Syafril Sjofyan menutup tulisannya dengan pernyataan bahwa MBG bukan sekadar program gizi melainkan ujian besar bagi komitmen pemerintahan terhadap transparansi dan kesejahteraan rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

