Menlu Araghchi : Pemerintah AS Menerapkan 'Hukum Rimba' di Arena Internasional

 

Repelita Teheran - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara tegas menuduh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menerapkan hukum rimba di kancah politik global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah panel khusus yang digelar sebagai bagian dari Kongres Nasional Kebijakan Luar Negeri dan Sejarah Hubungan Luar Negeri Iran.

Menlu Araghchi menegaskan bahwa negara-negara lain di dunia saat ini tidak memiliki pilihan selain melawan tekanan yang datang dari kekuatan besar.

Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat secara konsisten mengejar kebijakan luar negeri yang mengandalkan kekuatan militer dan tekanan ekonomi untuk mencapai kepentingannya.

Di masa lalu, pemerintah Amerika Serikat masih berusaha mencari legitimasi internasional untuk membungkus kebijakan agresif mereka.

Namun, administrasi Trump saat ini disebut menerapkan kebijakan tersebut secara terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling.

Di bawah Pemerintahan Trump, Amerika Serikat menyerang tempat mana pun yang diinginkannya, menculik presiden negara mana pun yang diinginkannya dan menyuruhnya melakukan apa yang diinginkannya, ujar Menlu Araghchi.

Ia juga menyinggung perintah langsung Presiden Trump untuk menyerang situs nuklir Iran pada bulan Juni 2025 sebagai contoh nyata dari kebijakan tersebut.

Selain itu, Menlu Iran menyebut penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang terjadi pada bulan lalu sebagai bagian dari pola yang sama.

Amerika Serikat juga disebut mendesak Denmark untuk menyerahkan kedaulatan atas wilayah Greenland kepada pihak lain.

Situasi ini, pada kenyataannya, merupakan kembalinya ‘hukum rimba,’ di mana yang lebih kuat memaksakan kehendaknya kepada yang lain, jelasnya dengan nada tegas.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain menjadi kuat. Jika Anda lemah, Anda akan dihancurkan, lanjut Menlu Araghchi menegaskan pentingnya peningkatan kekuatan nasional.

Ia menambahkan bahwa prinsip ini merupakan dasar dari apa yang disebut sebagai perdamaian melalui kekerasan yang diterapkan oleh pihak kuat.

Menlu Iran menekankan bahwa menjadi lebih kuat merupakan suatu kewajiban bagi negara-negara yang ingin bertahan dalam dinamika politik global saat ini.

Salah satu kunci untuk mendapatkan kekuatan adalah kekuatan perlawanan, yaitu kemampuan untuk berdiri teguh melawan tekanan, tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa jika Iran mundur bahkan satu langkah pun, mereka akan dipaksa untuk membuat konsesi lebih lanjut kepada pihak asing.

Kongres tersebut menghadirkan berbagai diplomat dan akademisi Iran untuk membahas hubungan negara itu dengan dunia internasional selama beberapa dekade terakhir.

Dalam bagian lain pidatonya, Menlu Araghchi menekankan pentingnya kesatuan suara domestik dalam menyusun kebijakan luar negeri.

Solidaritas internal akan membantu Iran lebih mampu menahan berbagai tekanan yang datang dari kekuatan asing.

Pernyataan ini mencerminkan posisi Iran yang semakin tegas dalam menghadapi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap unilateral dan agresif.

Iran terus menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah kompleksitas hubungan internasional saat ini.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga