Marwan Batubara Desak Prabowo Lepas dari Bayang Bayang Jokowi dan Respons Tuntutan Politik GMKR

Repelita Jakarta - Anggota Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat Marwan Batubara mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membebaskan diri dari pengaruh pemerintahan sebelumnya. Desakan ini disampaikan pada Kamis, 5 Februari 2026 dengan alasan bahwa krisis kepercayaan publik hanya dapat diatasi melalui langkah tegas dan mandiri.

Dari lima tuntutan yang diajukan organisasinya, Marwan menyatakan ada dua poin yang dianggap paling mendesak dan prioritas. Tuntutan pertama adalah proses penangkapan dan pengadilan terhadap mantan Presiden Joko Widodo berdasarkan keterangan beberapa mantan menteri yang telah menjadi tersangka.

“Dua di antara lima tuntutan adalah perioritas. Pertama, tangkap dan adili Jokowi karena sudah ada beberapa Menteri yang jadi tersangka itu selalu menyebut Jokowi,” ujar Marwan. Ia menilai terdapat dasar hukum yang kuat untuk menindaklanjuti keterlibatan mantan presiden tersebut mengingat ada empat orang mantan menteri yang menyebut namanya.

Tuntutan kedua yang tidak kalah penting adalah pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Marwan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari agenda mendesak yang harus segera diwujudkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Jadi karena itu kita harus suarakan salah satunya lewat GMKR. Yang kedua, segera makzulkan Gibran, ini termasuk perioritas,” tegasnya. Harapannya, kedua tuntutan tersebut dapat secara resmi dibacakan dalam deklarasi gerakan sebagai komitmen kolektif seluruh anggotanya.

Marwan menyatakan bahwa organisasinya masih membuka ruang untuk memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo asalkan diikuti dengan realisasi kerja nyata. Namun ia menyinggung munculnya julukan tidak resmi yang dilekatkan pada presiden karena dianggap banyak mengumbar janji tanpa implementasi konkret.

“Yang perlu kita catat adalah Presiden kita ini sampai ada yang memanggil Presiden omon-omon, itu karena faktanya sejak dilantik, berulang-ulang menyatakan tekad mau ini mau itu, mau ini mau itu. Tapi realisasinya sangat minim,” timpalnya. Meski demikian, dukungan masih mungkin diberikan selama tidak terlalu banyak gimmick politik yang dilakukan.

Sebaliknya, Marwan memberikan peringatan bahwa sikap GMKR akan berubah secara drastis jika pemerintahan dinilai hanya melanjutkan kepentingan dinasti tertentu. “Tapi kalau akhirnya itu hanya omon-omon, saya kira siap untuk berhadap-hadapan. Kalau Presiden lebih memilih Jokowi dinasti Jokowi, dan Gibran menjadi Presiden maka kita akan berhadap-hadapan,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar Presiden Prabowo segera mewujudkan berbagai janji politiknya sebelum muncul tekanan rakyat yang lebih besar. Beberapa langkah tegas dinilai mudah diambil jika terdapat keberanian politik, termasuk mencopot Kapolri yang dianggap membangkang terhadap perintah presiden.

Secara terpisah, Rizal Fadillah yang merupakan tersangka dalam kasus lain juga mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia menuntut tiga langkah konkret berupa penggantian Kapolri, pemakzulan Wakil Presiden, serta pengadilan terhadap mantan Presiden Joko Widodo.

“Tiga tuntutan politik yang mendesak adalah mengganti Kapolri, memakzulkan Gibran, dan mengadili Jokowi. Dari sini pembenahan politik dimulai,” ujar Rizal pada Rabu, 4 Februari 2026. Ia menilai pemerintahan saat ini belum menunjukkan ketegasan politik yang diharapkan publik.

Rizal bahkan menyerukan agar masyarakat melakukan tekanan politik terhadap lembaga negara jika tuntutan tersebut tidak direspons. “Rakyat harus bergerak mengepung Istana, DPR, dan MPR agar tuntutan ini direalisasikan,” kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga