M Rizal Fadillah Usulkan Tritupol: Ganti Kapolri, Makzulkan Gibran, Adili Jokowi untuk Perbaikan Negeri

 

Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyoroti tiga tuntutan politik mendesak yang dianggap sebagai langkah awal signifikan untuk memperbaiki kondisi negara yaitu penggantian Kapolri pemakzulan Gibran Rakabuming Raka serta pengadilan terhadap Joko Widodo.

Menurut M Rizal Fadillah ketiga tuntutan tersebut meskipun bukan solusi keseluruhan tetapi menjadi titik mulai pembenahan politik nasional karena Kapolri Gibran dan Joko Widodo dianggap sebagai sumber masalah yang terus memperburuk situasi negara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berasal dari Ambon dan beragama Kristen Protestan dikenal sebagai orang dekat Joko Widodo hingga termasuk dalam lingkaran Solo setelah pernah menjabat sebagai ajudan presiden dan kapolres Surakarta.

Selama menjabat sebagai Kabareskrim terjadi insiden pembunuhan enam anggota Laskar FPI di mana polisi diduga terlibat secara langsung.

Listyo Sigit Prabowo telah memimpin kepolisian selama lima tahun tanpa pencapaian berarti malah diwarnai kontroversi termasuk dugaan operasi polisi dalam kerusuhan Agustus 2025 yang tidak pernah diinvestigasi.

Indikasi pemberontakan terlihat dari ikrar perlawanan pembentukan tim transformasi dominasi komisi percepatan reformasi penolakan penempatan di bawah kementerian serta perintah perang terhadap aspirasi rakyat hingga titik akhir.

Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka disebut bocah kecil melibatkan manipulasi dokumen untuk memenuhi syarat pendidikan SMA rekayasa sejak masa jabatan walikota serta ketidakjelasan pendidikan luar negeri.

Kongkalikong dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Mahkamah Konstitusi serta Komisi Pemilihan Umum ditambah kemenangan curang membuat Gibran dianggap tidak layak sebagai wakil presiden dengan peran besar Joko Widodo dalam nepotisme yang merupakan tindak pidana.

Pengadilan terhadap Joko Widodo menjadi tuntutan rakyat untuk mempertanggungjawabkan kerusakan sistem negara selama masa pemerintahannya termasuk korupsi politik dinasti pelanggaran hak asasi manusia serta keabsahan ijazah perguruan tinggi.

Joko Widodo dijuluki pembohong dan bersama Luhut Binsar Pandjaitan dituduh menjual kedaulatan bangsa kepada China.

Realisasi tiga tuntutan ini semakin penting karena rezim Prabowo Subianto dianggap tidak mampu menghadapi mereka di mana Prabowo menjadi boneka Kapolri dan Joko Widodo sementara Gibran tetap mendampingi sebagai ancaman potensial.

M Rizal Fadillah menyerukan rakyat untuk bergerak mengepung istana mendesak presiden agar berani mengganti Kapolri.

Rakyat juga harus mengepung DPR dan MPR untuk memaksa pemakzulan Gibran secara rasional.

Selain itu rakyat bersama aparat harus bergerak menangkap Joko Widodo melakukan penyidikan dan membawanya ke pengadilan sebagai agenda prioritas untuk kebaikan negeri dan pengabdian kepada tanah air.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga