Ketua PP Himmah Desak Prabowo Bidik Erick Thohir soal Sengkarut BUMN

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Abdul Razak Nasution mendesak Presiden Prabowo Subianto agar meminta pertanggungjawaban hukum Erick Thohir atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Abdul Razak Nasution menilai pernyataan tegas Presiden Prabowo pada Rakornas Kemendagri di Sentul Jawa Barat Senin 2 Februari 2026 menjadi sinyal kuat bahwa masa pembiaran serta impunitas dalam pengelolaan BUMN sudah berakhir.

Menurutnya pernyataan tersebut mencerminkan keberanian politik yang selama ini dinantikan masyarakat sehingga era cuci tangan dari tanggung jawab tidak lagi ditoleransi.

Ia secara khusus menyoroti peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN periode 2019 hingga 2025 yang memimpin proses restrukturisasi dan konsolidasi BUMN sehingga wajib dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan indikasi kerugian negara.

Abdul Razak Nasution menegaskan bahwa pengelolaan aset BUMN saat itu dinilai terfragmentasi dan membuka ruang bagi potensi penyimpangan sehingga tidak ada alasan untuk menghindari pemeriksaan serta proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Ia mengingatkan pepatah ikan busuk dimulai dari kepala sehingga tanggung jawab utama berada pada pimpinan tertinggi kementerian pada masa tersebut.

PP Himmah mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas berbagai pihak yang terlibat termasuk dugaan penjualan solar nonsubsidi serta tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018 hingga 2023.

Abdul Razak Nasution menambahkan bahwa dengan pernyataan Presiden yang seterang itu maka aparat penegak hukum wajib bertindak cepat tanpa tebang pilih terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga