Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Tolak Undangan Istana dan Sebut MBG Berpotensi Korupsi Tersistematis yang Dilegalkan

 

Repelita Yogyakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto menilai program Makan Bergizi Gratis berpotensi membuka celah penyimpangan serta mendekati bentuk korupsi yang bersifat terstruktur dan dilegalkan secara sistematis.

Ia menegaskan sikap kritisnya terhadap program tersebut tetap konsisten meskipun pernah menerima undangan resmi ke Istana Kepresidenan pada Agustus 2025 yang kemudian ditolak secara tegas.

Pernyataan tersebut disampaikan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu malam 25 Januari 2026.

Tiyo secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak undangan tersebut sehingga tidak perlu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai pertemuan langsung.

“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” ujar Tiyo.

Menurutnya seluruh kritik yang disampaikan dapat diakses publik secara langsung melalui podcast tanpa memerlukan pertemuan tatap muka dengan Presiden.

“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu," tambahnya.

Tiyo menjelaskan bahwa kritiknya bukanlah reaksi mendadak melainkan telah disampaikan secara berkelanjutan sejak setahun sebelumnya terhadap berbagai kebijakan rezim saat ini.

“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi," katanya.

Ia menyoroti bahwa kritik publik termasuk terhadap Undang-Undang TNI serta kebijakan mandatory spending terkait program Makan Bergizi Gratis tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah.

“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak," paparnya.

Tiyo juga mengkritik dugaan pergeseran anggaran pendidikan sebesar dua ratus dua puluh tiga triliun rupiah untuk mendanai program tersebut yang dinilai melanggar Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar.

“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan," tegasnya.

Ia menyatakan bahwa dengan pengelolaan anggaran pendidikan sebesar dua ratus dua puluh tiga triliun rupiah tersebut pendidikan tinggi dapat digratiskan sepenuhnya bagi seluruh mahasiswa dengan kebutuhan hanya seratus delapan puluh triliun rupiah.

Namun Tiyo menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pengentasan stunting melainkan mengkritik pelaksanaan program yang dinilai ugal-ugalan dan membuka ruang korupsi.

“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi," jelasnya.

Menurutnya program tersebut lebih berfungsi sebagai investasi politik daripada untuk kesejahteraan rakyat sehingga mendekati korupsi yang terstruktur dan dilegalkan.

“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan," ujar Tiyo.

Ia menegaskan bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki posisi sebagai pemberi mandat kepada pemerintah.

“Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat," tegasnya.

Tiyo menyatakan kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi yang dianggap tidak dapat ditoleransi lagi.

“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan," katanya.

Ia menilai adanya teror terhadap kritik sebagai tanda kemunduran demokrasi terutama ketika pemerintah tidak berpihak pada korban.

“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban," papar Tiyo.

Di akhir pernyataannya Tiyo mengajak masyarakat untuk membayangkan reformasi jilid kedua karena seluruh syaratnya telah terpenuhi.

“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap," ujarnya.

Meskipun kritiknya tajam Tiyo tetap membuka ruang bagi perubahan sikap dari Presiden.

“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau," ungkapnya.

Baginya rakyat menginginkan pemimpin yang dapat diandalkan dan dibanggakan tanpa harus terus dikritik secara keras.

“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” pungkas Tiyo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga