Jusuf Kalla: BoP Digagas Trump Hanya Todongan Kekuasaan, Gaza Berpotensi Jadi Ladang Ekonomi AS

 

Repelita Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya mengenai keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pernyataan tersebut disampaikan JK dalam diskusi daring yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Senin malam 2 Februari 2026.

Menurut JK langkah Trump membentuk lembaga ini merupakan cara khasnya dalam menyelesaikan persoalan yaitu dengan memberikan tekanan atau todongan.

“Sekali lagi ini suatu cara Trump mengatasi persoalan ataupun memperlihatkan kekuasaannya. Jadi sifatnya dengan menjalankan suatu koalisi kebijakan dengan todongan” ucapnya.

JK menjelaskan todongan tersebut bukan melalui ancaman senjata seperti di Venezuela melainkan melalui perang tarif sebagaimana pernah dialami Indonesia sebelumnya.

Meski demikian JK mengakui Indonesia sejak lama konsisten mendukung perdamaian di Gaza sehingga bergabung dengan BoP mungkin menjadi jalan terpaksa untuk menghentikan invasi.

“Kita semua sejak dulu mendoakan kedamaian di Gaza. Ini mungkin cara yang terpaksa dilakukan bahwa dengan setidak-tidaknya cara ini bisa menghentikan invasi di sana” jelasnya.

JK menilai konflik Gaza sangat rumit dan hanya tiga tokoh kunci yang mampu menghentikannya yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Presiden AS Donald Trump serta pemimpin Hamas.

“Sejak awal saya sampaikan hanya tiga orang yang bisa menghentikan peperangan di Gaza. Pertama Netanyahu kedua Trump ketiga pimpinan Hamas. Siapapun pimpinannya” ungkap JK.

Ia menambahkan bahwa Trump dapat menggunakan kebijakan lain atau memperlihatkan kekuatan Amerika agar negara-negara mengikuti kehendaknya.

“Untuk Trump dengan cara mengambil kebijakan lain atau dengan cara memperlihatkan kekuatan Amerika bahwa semua negara ikut dengan kekuasaan mereka. Itu yang terjadi” imbuhnya.

JK berharap konflik segera berakhir mengingat korban jiwa sudah terlalu banyak berjatuhan dan pihak Gaza yang paling dirugikan.

“Karena apapun hasilnya peperangan ini kekalahannya Gaza” tuturnya.

Meski demikian JK tetap kritis terhadap rencana Trump karena di balik nama perdamaian terdapat kepentingan ekonomi yaitu menjadikan Gaza sebagai wilayah yang dikuasai Amerika untuk keuntungan.

“Tapi kalau kita lihat nampaknya ingin menjadikan Gaza itu sebagai tempat ekonomi yang dikuasai oleh Amerika” terangnya.

JK juga menyoroti kehadiran negara-negara Islam seperti Arab Saudi Qatar dan Turki dalam BoP yang diharapkan mewakili aspirasi Palestina.

“Kita berharap negara Islam mewakili kepentingan Palestina kalau negara Islam tidak mewakili kepentingan Palestina maka ini akan jadi masalah” sambungnya.

“Tinggal apakah negara Islam ini bisa mewakili aspirasi masyarakat Palestina” tambahnya.

Menurut JK struktur lembaga BoP unik karena Trump ditetapkan sebagai ketua sekaligus pemegang hak veto sehingga keputusan akhir berada di tangannya.

“Cuma uniknya dalam persetujuan itu dituliskan ketuanya adalah Trump sekaligus juga punya hak veto. Artinya sebenarnya biar satu orang sebenarnya artinya dipegang Trump” paparnya.

Ia menegaskan negara lain seperti Indonesia hanya dapat mengusulkan namun keputusan akhir tetap ditentukan Trump.

“Yang lain bisa mengusulkan tapi diveto. Mau apalagi. Akhirnya lembaga itu adalah lembaga terserah Trump” tegasnya.

“Jadi negara lain seperti Indonesia paling tidak hanya mendengar dan mengusulkan sesuatu tapi semua keputusan ada di Trump” beber JK.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga