Prabowo Klaim MBG Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja, P2G: Anggaran Pendidikan Tercekik Guru Terpuruk

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memaparkan pencapaian program Makan Bergizi Gratis yang disebut telah menciptakan satu juta lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional di Sentul Convention Center Bogor Jawa Barat pada Senin 2 Februari 2026.

“Saya buktikan kepada saudara-saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan pekerjaan. Hanya dari MBG” tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan angka tersebut dihitung dari dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima dapur MBG yang sudah beroperasi dengan rata-rata lima puluh pekerja per dapur.

“Dengan dua puluh dua ribu dapur saja sekarang kita sudah menciptakan satu juta lapangan pekerjaan. Dua puluh dua ribu kali lima puluh orang yang digaji tiap hari” ujarnya.

Selain tenaga kerja langsung program ini juga memicu rantai ekonomi lokal melalui pemasok bahan pangan di tingkat desa.

“Dapur-dapur itu butuh pemasok tomat wortel sayur telur ikan ayam daging. Di tiap desa tiap dapur bisa menimbulkan sepuluh sampai dua puluh pemasok” imbuh Prabowo.

Ia optimistis jumlah lapangan kerja akan bertambah signifikan jika jumlah dapur mencapai dua juta unit di masa mendatang.

“Kalau nanti kita sampai dua juta dapur kita akan menciptakan tiga sampai lima juta lapangan kerja” katanya.

Prabowo menyebut jumlah penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai enam puluh juta orang dan ditargetkan meningkat menjadi delapan puluh dua juta orang paling lambat Desember 2026.

Saat ini terdapat dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima dapur yang beroperasi sementara tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan dapur lainnya masih dalam tahap penilaian dan pengajuan.

Program MBG menggunakan anggaran pendidikan dengan alokasi seratus tujuh puluh satu triliun rupiah pada tahun 2025 secara bertahap meskipun Badan Gizi Nasional pernah mengembalikan tujuh puluh triliun rupiah karena belum terserap.

Pada APBN 2026 anggaran MBG meningkat menjadi tiga ratus tiga puluh lima triliun rupiah dengan dua ratus dua puluh tiga triliun rupiah masuk dalam porsi anggaran pendidikan.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG mulai menimbulkan dampak negatif serius terhadap kesejahteraan guru di berbagai daerah.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut munculnya berbagai persoalan seperti guru honorer dilarang bekerja guru PPPK paruh waktu hanya digaji ratusan ribu rupiah hingga kontrak guru PPPK tidak diperpanjang.

Kasus serupa terjadi di wilayah seperti Musi Rawas Dompu Tuban Blitar Deli Serdang dan beberapa daerah lainnya.

“Pemda sedang tercekik. Tahun 2026 transfer ke daerah hanya dua ratus lima puluh tiga koma empat triliun rupiah. Padahal anggaran pendidikan 2025 yang ditransfer ke daerah tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan triliun rupiah. Artinya transfer ke daerah turun sekitar seratus triliun rupiah” ungkap Iman dalam keterangan tertulisnya.

Iman juga menyoroti Kementerian Keuangan yang tidak lagi membuka rincian komposisi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah secara transparan.

“Kemenkeu sekarang tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah. Padahal di situlah kunci masalahnya” ujarnya.

Menurutnya pemerintah kini mendorong skema tunjangan sebagai solusi meskipun janji jaminan kesejahteraan bagi dua ratus tiga puluh tujuh ribu guru honorer dari Dirjen GTK tidak lagi didukung dokumentasi.

Ia menambahkan tunjangan guru madrasah serta tunjangan dosen di bawah Kementerian Agama hingga kini belum jelas sementara kebijakan di Jawa Barat menghapus bantuan sekolah swasta dan menggantinya dengan program lain.

“Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba” pungkas Iman yang juga berprofesi sebagai guru sejarah.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga