Ikuti jejak SBY, Jokowi Tolak Jabat Wantimpres, Pilih di Solo: Sudah Saya Sampaikan ke Prabowo

Repelita Solo - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak bersedia untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di Solo, Jawa Barat pada Jumat 13 Februari 2026.

Dengan nada santai, Presiden ketujuh RI itu mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk menghabiskan waktu di Kota Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

"Nggak lah, saya di Solo saja. Di Solo saja," tegas Jokowi kepada para wartawan yang menemuinya di Solo.

Ia juga menegaskan bahwa statusnya saat ini sudah bukan lagi sebagai pejabat pemerintahan, sehingga ingin menjalani hidup secara normal di kampung halaman.

Jokowi mengaku telah menyampaikan langsung keberatannya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penunjukannya sebagai anggota Wantimpres.

"Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja hehehe," kata mantan Wali Kota Solo tersebut dengan senyum khasnya.

Namun demikian, ketika awak media mencoba mendalami kapan dan di mana ia menyampaikan hal tersebut kepada Prabowo, Jokowi memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Ia hanya kembali mengulangi pernyataannya bahwa dirinya ingin berada di Solo saja menjalani masa purnabakti.

"Saya di Solo saja hehehe," pungkas Jokowi mengakhiri perbincangan dengan wartawan.

Penolakan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait isu yang sama mengenai Wantimpres.

Kabar bahwa SBY bakal masuk dalam jajaran Wantimpres menguat setelah Prabowo mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin 4 November 2024 silam.

Politikus Partai Demokrat, Iftitah Sulaiman, memastikan bahwa SBY akan menolak jika diminta oleh Prabowo untuk menduduki kursi Wantimpres.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan komunikasi langsung dengan SBY, mantan presiden tersebut siap membantu pemerintahan Prabowo tetapi tidak harus dalam bentuk jabatan struktural tertentu.

"Saya tidak tahu apakah ditawarkan atau tidak, tapi saya bisa pastikan berdasarkan yang saya dengar dari Pak SBY beliau menyampaikan beliau akan sangat membantu pemerintahan Pak Prabowo tetapi tidak harus menjabat dalam posisi tertentu," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 5 November 2024.

Meski menolak jabatan formal, Iftitah menegaskan bahwa SBY tetap akan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo.

"Beliau menyediakan waktu tenaga pikiran untuk membantu untuk mensukseskan pemerintahan pak Prabowo tanpa harus menjabat apapun di pemerintahan," pungkasnya.

Isu mengenai kemungkinan Jokowi masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Wantimpres kembali mencuat di tengah spekulasi reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Prabowo pada Jumat 6 Februari 2026.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih merupakan bentuk afirmasi formal atas relasi yang selama ini sudah terjalin secara informal.

"Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat intensitas interaksi yang intensif," kata Agung saat dikonfirmasi pada Selasa 3 Februari 2026.

Menurut pengamat politik tersebut, langkah itu tidak serta merta dapat dibaca sebagai kompensasi atas kemungkinan adanya figur-figur dekat Jokowi yang terdampak reshuffle kabinet.

"Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan performa kabinet optimal," ujarnya.

Agung menambahkan, jika benar Jokowi ditunjuk sebagai Wantimpres, maka penunjukan itu lebih mencerminkan upaya formalisasi hubungan politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.

"Walaupun dilakukan sebagai bagian mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara Poros Solo - Istana Hambalang. Ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman," kata dia.

Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung awalnya menilai peluangnya terbuka karena Jokowi dinilai telah menerima posisi sebagai penasehat Danantara.

Namun pernyataan terbaru Jokowi yang menolak secara terbuka justru menunjukkan sikap berbeda dari mantan kepala negara tersebut.

Dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres sebelumnya dinilai dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.

"Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi," tandas Agung Baskoro.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga