Dokter Tifa Klaim Teliti Ijazah Jokowi Pakai Metode Yang Di Pake CIA-FBI, Temukan Enam Spesimen Tak Identik

 

Repelita Jakarta - Tersangka kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yaitu Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengklaim menggunakan pendekatan ilmu perilaku dalam menganalisis polemik tersebut.

Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan keterangan di Tebet Jakarta Selatan pada Senin 16 Februari 2026.

Tifa menjelaskan bahwa metode yang ia terapkan merupakan ilmu standar yang diajarkan di lembaga intelijen ternama seperti Central Intelligence Agency serta Federal Bureau of Investigation.

Menurutnya ilmu tersebut juga digunakan oleh badan intelijen kepolisian sehingga bukan sesuatu yang bersifat gaib melainkan pendekatan ilmiah yang umum diterapkan.

Tifa menyatakan “Ilmu yang saya gunakan untuk meneliti perilaku Joko Widodo terkait ijazah ini adalah ilmu yang diajarkan di CIA diajarkan di FBI di badan intelijen polisi Jadi ilmu saya itu bukan ilmu gaib ini ilmu yang sangat biasa”.

Ia menemukan kejanggalan pada pernyataan Bareskrim Polri tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah pembanding yang disajikan.

Tifa menyoroti bahwa saat konferensi pers ditampilkan dua spesimen ijazah berbeda satu dipresentasikan di papan dan satu lagi diklaim berasal dari adik ipar Jokowi.

Kemunculan dua spesimen berbeda secara bersamaan menurutnya menimbulkan pertanyaan apakah Bareskrim sengaja memberikan petunjuk untuk penelitian lebih mendalam.

Tifa mengklaim sejak isu ijazah mencuat setidaknya enam spesimen ijazah telah diperlihatkan kepada publik namun tidak ada satupun yang benar-benar identik dengan ijazah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985.

Sementara itu Jokowi menegaskan tidak akan menghentikan proses hukum terkait kasus tuduhan ijazah palsu yang menjerat sejumlah tersangka.

Pernyataan tersebut disampaikannya di Solo Jawa Tengah pada Jumat 30 Januari 2026.

Meskipun ia membuka pintu maaf secara pribadi Jokowi menekankan bahwa urusan maaf-memaafkan bersifat personal sedangkan proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan.

Jokowi menyatakan “Pintu maaf selalu terbuka Tapi urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi Urusan hukum ya urusan hukum”.

Ia menilai pengadilan sebagai forum resmi untuk menguji kebenaran tuduhan melalui pembuktian yang sah secara hukum sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat luas.

Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat menyelesaikan polemik ini secara tuntas dan transparan sesuai mekanisme peradilan yang berlaku.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga