Pemerhati Politik M Rizal Fadillah Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres Sebelum 'Badai Besar' Politik Melanda

 

Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyampaikan analisis mengenai dinamika politik nasional yang dinilainya semakin mengeras sepanjang tahun 2026.

Dia menggunakan metafora cuaca ekstrem untuk menggambarkan situasi yang dihadapi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Dalam tulisannya, dia menyebutkan bahwa badai politik berpotensi besar melanda pusat pemerintahan di Jakarta dan kota Solo sebagai basis kekuatan.

Posisi Istana Wakil Presiden dinilai berada dalam situasi yang sangat rawan karena fondasi bangunannya dianggap tidak cukup kuat menahan guncangan.

Dia memprediksi adanya kemungkinan keruntuhan struktural jika tekanan politik terus berlanjut tanpa adanya langkah penanganan yang memadai.

Badai politik tersebut digambarkan mampu menciptakan gelombang besar yang menggerakkan berbagai elemen di sekitarnya.

Bahkan pohon-pohon pelindung yang selama ini menjadi simbol kenyamanan bagi keluarga mantan Presiden Joko Widodo ikut bergoyang diterpa angin kencang.

Singgasana yang diduduki oleh putra mahkota dinilai mulai goyah dan tidak stabil sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan internal.

Gibran disebut mengalami kebingungan dan kecemasan melihat situasi yang berkembang di luar perkiraan semula.

Sementara itu, sang ayah justru dilanda kepanikan yang lebih besar melihat buah hatinya mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan.

Anak yang selama ini dimanja dinilai tidak akan mampu berdiri sendiri menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.

Badai politik diprediksi akan semakin membesar dan berpotensi menghancurkan atau menenggelamkan posisi strategis tertentu.

Angin puting beliung atau tornado kecil mungkin datang dari perairan dan menghilang dengan cepat tanpa jejak yang berarti.

Namun badai tropis yang terbentuk di lautan hangat justru membentuk awan konvektif yang lebih berbahaya dan sulit diprediksi.

Badai petir politik dapat menciptakan akumulasi muatan listrik yang memicu kilat dan petir dengan daya rusak yang sangat hebat.

Badai yang dihadapi Gibran saat ini mungkin masih dalam kategori kecil atau menengah dengan berbagai masalah yang mengiringi.

Permasalahan awal muncul dari proses kelahiran politik melalui Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak wajar dan dipaksakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kemudian muncul badai edukasi yang membuktikan adanya ketiadaan ijazah SMA serta proses penyetaraan yang dianggap manipulatif.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut menjadi salah satu penyebab datangnya badai yang mulai membuat Gibran kelimpungan.

Berbagai permainan politik dicoba sebagai bentuk kompensasi untuk bertahan dalam pusaran badai yang semakin menguat.

Namun badai besar yang sesungguhnya digambarkan seperti topan dengan diameter mencapai dua ribu dua ratus kilometer.

Kecepatan angin yang mencapai tiga ratus lima kilometer per jam mampu menenggelamkan ribuan rumah akibat banjir dan longsor.

Gibran dinilai tidak akan mampu bertahan menghadapi badai besar seperti ini dan berpotensi mengalami keruntuhan politik.

Istana Wakil Presiden diprediksi akan hancur dan memerlukan renovasi mendalam serta reformasi struktural yang signifikan.

Bangkai institusi wakil presiden akan menimbulkan bau busuk yang sulit dihilangkan dari memori publik dan sejarah politik.

Badai besar ini merupakan bentuk desakan kuat dari rakyat yang memaksa Presiden Prabowo untuk melepas perlindungannya.

Petir politik yang menyambar akan terasa sangat menakutkan dan berpotensi mematikan karir politik yang dibangun.

Gerakan reformasi jilid dua dapat menandai munculnya people power yang mampu menekan lembaga perwakilan rakyat.

Tekanan ini mungkin memaksa DPR, MK, dan MPR untuk sepakat melakukan langkah pemakzulan terhadap wakil presiden.

Petir politik tidak hanya berhenti di situ, tetapi berpotensi menyambar langsung ke pribadi Gibran yang dianggap kurang berpengalaman.

Peringatan dini dari berbagai pihak seringkali diabaikan sehingga badai besar menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Gibran menghadapi gempa konstitusi, banjir demokrasi, hujan es hak asasi, angin demoralisasi, dan sambaran petir tanpa edukasi.

Dua ancaman serius mengintai dirinya, yaitu turunnya dari singgasana kekuasaan dan proses pengadilan yang mungkin menyeretnya.

Dia terjebak dalam reruntuhan kebodohan dan caci maki publik yang terus mengalir dari berbagai penjuru.

Narasi kritis dalam diskusi publik, serangan tajam melalui buku, kritik media, aduan kepolisian, hingga demonstrasi menjadi ancaman nyata.

Gibran diibaratkan seperti bola yang ditendang-tendang atau martabak yang dibolak-balik tanpa mampu melawan arus.

Namun masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri sebelum badai dahsyat benar-benar datang dan menghancurkan segalanya.

Kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk bertobat dapat menjadi jalan pencegahan dari penderitaan yang lebih besar.

Pengunduran diri secara sukarela dari jabatan wakil presiden mungkin menjadi langkah terbaik yang dapat diambil.

Langkah ini dapat memberikan kebahagiaan sekaligus kelegaan bagi rakyat Indonesia yang sering menjadi korban penipuan politik.

Berbagai praktik penggelapan dan kecurangan dalam dunia politik telah menciptakan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.

Sebelum badai besar benar-benar datang dan menghancurkan segalanya, mundur dengan terhormat mungkin menjadi pilihan paling bijaksana.

Analisis ini ditulis oleh seorang pemerhati politik dan kebangsaan yang mengamati dinamika perkembangan terkini.

Tulisan berasal dari kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2026 dengan harapan dapat menjadi bahan refleksi bersama.

Setiap pemimpin harus memiliki kesadaran tinggi mengenai batas kemampuan dan tanggung jawab yang diembannya.

Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Demokrasi yang sehat memerlukan pemimpin yang berintegritas dan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.

Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritik kinerja pemimpin yang mereka pilih dalam pemilihan umum.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Setiap pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum harus ditindak tegas tanpa memandang status dan jabatan seseorang.

Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang kritis dan tidak mudah termakan oleh narasi manipulatif.

Bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang benar-benar siap secara mental, intelektual, dan spiritual.

Masa depan negara berada di tangan generasi yang mampu belajar dari kesalahan dan berani memperbaiki diri.

Semua pihak harus bekerja sama menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada rakyat.

Keadilan sosial dan kesejahteraan umum harus menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Dengan semangat kebersamaan, bangsa Indonesia dapat melalui segala tantangan dan badai politik yang menghadang.

Pemimpin sejati adalah yang berani mengambil keputusan sulit untuk kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Sejarah akan mencatat setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin dalam menjalankan amanah rakyat.

Masyarakat Indonesia pantas mendapatkan pemimpin yang dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

Harapan akan perubahan yang lebih baik selalu ada selama masih ada kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri.

Dengan keteguhan hati dan kerja keras, segala badai politik pasti dapat diatasi untuk mencapai cita-cita bersama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga