[PEDAS] Bivitri Susanti: Indonesia Hadapi Orde Baru Versi Terbaru Lewat Pemilu Tak Langsung

Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan persetujuannya terhadap pandangan yang beredar bahwa Indonesia sedang menghadapi bentuk baru dari rezim otoriter masa lalu.

Saya setuju, kalau dibilang kita nih seperti menghadapi orde baru yang paling baru gitu ya. New orde baru kata Bivitri dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP pada Selasa 6 Januari 2026.

Pernyataan tersebut dilontarkan seiring menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD alih-alih langsung oleh rakyat.

Bivitri mengingatkan bahwa ide tersebut sebenarnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dengan alasan efisiensi.

Karena memang yang saya khawatirkan adalah begini, kalau misalnya kita sekarang menggunakan logika efisiensi itu kan, kan Pak Prabowo itu sebenarnya sudah menyebut-nyebut soal ini jelasnya.

Ia bahkan sempat membuat penjelasan khusus di media sosial pada akhir tahun 2024 untuk mengantisipasi hal tersebut.

Saya ingat sekali, karena saya bilang reels tahun lalu. 2024 Desember, saya bilang bikin reels di media sosial saya untuk menjelaskan. Karena Prabowo waktu itu sudah bilang, ini tidak efisien, kita harus kembalikan tambahnya.

Kini, wacana itu tampak mulai dijalankan melalui konsolidasi politik di berbagai tingkatan.

Ternyata sudah dijalankan secara politik paparnya.

Bivitri mengkhawatirkan jika logika efisiensi terus diterapkan, maka pemilihan presiden pun bisa kembali ke mekanisme lama melalui MPR.

Nah, yang harus kita khawatirkan adalah kalau logika itu digunakan, bahwa dipilihkan oleh DPRD adalah juga demokratis, maka nanti akan berlanjutlah logika itu, untuk bilang bahwa kalau begitu yang memilih presiden juga, seperti masa lalu saja. MPR ungkapnya.

Inilah yang dimaksudkannya sebagai orde baru dalam versi terkini.

Itu yang saya katakan sebagai orde baru yang paling baru. Karena pada masa lalu, persis begitu. Ruang politik kita sangat tertutup. Tidak ada saluran antara kita warga dengan siapapun yang memegang kekuasaan di atas sana terangnya.

Jika skenario tersebut menjadi kenyataan, masyarakat akan kehilangan saluran suara dan kontrol terhadap penguasa.

Nah, kalau ini nanti situasi ini benar terjadi, kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, maka kita juga akan benar-benar tidak punya suara sama sekali. Tidak punya kontrol dan tidak bisa minta akuntabilitas dengan baik, dalam konteks demokrasi pungkasnya.

Pernyataan Bivitri ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap potensi mundurnya demokrasi di Indonesia akibat perubahan mekanisme pemilihan pemimpin daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga