Repelita Jakarta - Masyarakat adat Papua secara tegas menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka dan meminta pemerintah menghentikan segala wacana pengembangan tersebut demi menjaga kelestarian tanah ulayat serta keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyampaikan penolakan keras itu dalam Rapat Paripurna DPD RI ke-enam Masa Sidang pada Rabu empat belas Januari dua ribu dua puluh enam yang kemudian dikutip pada Kamis lima belas Januari dua ribu dua puluh enam.
Paul Finsen menegaskan bahwa masyarakat adat Papua tidak menyambut baik rencana ekspansi sawit sehingga ia meminta agar hal itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera dihentikan.
Menurutnya masyarakat Papua lebih membutuhkan pemenuhan hak dasar seperti akses pendidikan berkualitas serta layanan kesehatan yang memadai daripada proyek perkebunan sawit atau batalyon pertanian yang dinilai tidak sesuai kebutuhan lokal.
Paul Finsen menilai bahwa substansi utama pelaksanaan Otonomi Khusus Papua justru terletak pada peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan bukan pada pengembangan komoditas perkebunan skala besar yang berpotensi merusak ekosistem serta hak ulayat.
Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menjamin bahwa aspirasi masyarakat adat Papua tersebut akan disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat dalam rapat konsultasi bersama Presiden agar menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan nasional.
Pernyataan ini mencerminkan sikap bulat masyarakat adat Papua yang mengutamakan pelestarian lingkungan serta pemenuhan hak-hak dasar daripada proyek ekonomi yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai budaya serta kebutuhan riil mereka.
Isu penolakan sawit di Papua semakin menguat seiring kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang serta hilangnya lahan adat yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.
Rapat Paripurna DPD RI menjadi wadah penyampaian aspirasi daerah sehingga harapan masyarakat Papua dapat diteruskan ke tingkat eksekutif untuk mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ekologis.
Penolakan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa pembangunan di wilayah adat harus menghormati suara masyarakat setempat serta memprioritaskan kepentingan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di atas ambisi ekonomi jangka pendek.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
