Gabung Board of Peace, Dino Patti Djalal beri warning untuk pemerintah: Khawatir Indonesia dikadali Donald Trump

Repelita Jakarta - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis terkait keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian.

Dewan Perdamaian tersebut merupakan gagasan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah diresmikan baru-baru ini.

Dino Patti Djalal mengapresiasi penjelasan awal yang telah diberikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai keikutsertaan Indonesia.

Namun dia menilai bahwa penjelasan tersebut masih terlalu normatif dan abstrak untuk sebuah isu yang sangat kompleks.

Menurutnya sebagai negosiator Indonesia dalam dewan tersebut Menlu Sugiono perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada publik.

Dino Patti Djalal kemudian menguraikan berbagai pertanyaan krusial yang memerlukan kejelasan dari pemerintah.

Pertanyaan pertama menyangkut hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota serta jaminan prinsip kesetaraan antaranggota.

Dia juga menyoroti potensi konflik kepentingan ekonomi yang dapat merugikan rakyat Palestina dalam proses perdamaian.

"Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?" tulisnya.

Kekhawatiran lain diarahkan pada arah politik Dewan Perdamaian terkait masa depan Palestina sebagai sebuah negara.

Dia mempertanyakan jaminan bahwa dewan ini akan mewujudkan solusi dua negara atau kemerdekaan bagi Palestina.

Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama ini diketahui menjauhi tujuan kemerdekaan Palestina.

Mekanisme internal dewan jika terjadi perbedaan pendapat antaranggota juga menjadi perhatian serius dari diplomat senior ini.

"Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai 'anak buah' Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim," ujarnya.

Dia menyinggung kemungkinan kehadiran Benjamin Netanyahu dalam dewan tanpa diimbangi dengan representasi dari pihak Palestina.

"Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian bagaimana dengan perwakilan Palestina?" tanya Dino.

Risiko pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang telah sering terjadi juga menjadi bagian dari pertanyaannya.

Biaya keanggotaan permanen sebesar satu miliar dolar Amerika dinilai fantastis dan menimbulkan kesan transaksional.

"Kenapa perlu ada fee fantastis USD 1 miliar untuk jadi anggota permanen Dewan Perdamaian sehingga terkesan sangat transaksional dan elitis?" tegasnya.

Dia mempertanyakan status kelembagaan Dewan Perdamaian dan hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kalau benar Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional apa hubungannya dengan PBB dan apakah tidak akan menyaingi PBB?" tanyanya.

Dino Patti Djalal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjelaskan keputusan ini.

"Rakyat Indonesia butuh dan berhak mendapat penjelasan yang gamblang mengenai ini," tulisnya melalui akun media sosial.

Dia juga mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta untuk ikut memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

Hingga saat ini masyarakat masih menantikan klarifikasi lanjutan dari Kementerian Luar Negeri terkait berbagai pertanyaan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga