Aktivis '98 Pertanyakan Sikap Kapolri: "Siapa yang Mau Dihadapi Sampai Titik Darah Penghabisan?"

 

Repelita Jakarta - Aktivis gerakan mahasiswa tahun 1998, Dipo Ilham, memberikan tanggapan kritis terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan kesiapan mempertaruhkan jiwa raga hingga titik darah penghabisan.

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Kapolri dalam pembahasan wacana penempatan Polri di bawah kementerian di hadapan Komisi III DPR RI. Dipo mempertanyakan secara tajam makna dan target dari frasa yang digunakan oleh pimpinan kepolisian tertinggi tersebut, terutama dalam konteks hubungan antara polisi dan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Dalam sebuah siniar yang tayang pada akun YouTube Forum Keadilan TV pada Sabtu (31/1/2026), Dipo menyatakan kekhawatirannya atas penggunaan diksi yang bernuansa konfrontatif dan militeristik.

Ia mempertanyakan siapa yang dimaksud sebagai pihak yang akan dihadapi sampai harus menggunakan terminologi yang sarat dengan konotasi pertumpahan darah.

Menurutnya, sebagai institusi yang bertugas melayani dan mengayomi masyarakat, sangat tidak tepat jika polisi menggunakan bahasa yang seolah-olah mengarah pada potensi konflik dengan rakyatnya sendiri.

Dipo lebih lanjut menganalisis bahwa pilihan kata-kata tersebut bukanlah hal yang baru atau insidental, melainkan telah menjadi bagian dari budaya atau DNA dalam tubuh institusi Polri yang masih kuat diwarnai sifat-sifat militeristik.

Ia menilai bahwa Polri kerap tampil sebagai badan yang sangat sentralistik, super power, dan bahkan superior dalam penegakan ketertiban, sehingga terkesan lebih seperti tentara dibandingkan dengan institusi kepolisian sipil.

Padahal, menurutnya, tugas utama polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menghadapi musuh dalam pengertian militer.

Ia memberikan perbandingan bahwa jika pernyataan serupa dilontarkan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia, hal tersebut masih dapat dipahami karena memang berkaitan dengan tugas pertahanan menghadapi ancaman eksternal.

Namun, pernyataan yang sama menjadi tidak wajar ketika muncul dari institusi Polri yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik.

Dipo menegaskan bahwa Polri lahir dari rahim yang berbeda dengan TNI, sehingga seharusnya tidak mengadopsi kultur militeristik yang justru bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian pasca tahun 1998.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga