Repelita Jakarta - Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan kekhawatirannya atas keberadaan fasilitas penerbangan di wilayah kompleks manufaktur Morowali, yang diduga beroperasi di luar pengawasan lembaga penerbangan nasional, sebagaimana pernah disinggung oleh Kepala Departemen Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Ia menilai situasi semacam itu sebagai masalah krusial yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi bagi keamanan wilayah.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, hal itu sama dengan kesalahan mendasar yang bahkan dapat diklasifikasikan sebagai upaya merugikan loyalitas terhadap kepentingan bangsa.
Ferdinand menggambarkan bagaimana pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, tampaknya membuka pintu bagi akses bebas bagi entitas luar negeri tanpa pengamanan dari institusi domestik, yang menurutnya sangat mengkhawatirkan.
Situasi ini, katanya, mencerminkan kelalaian parah yang berujung pada pengabaian prinsip-prinsip konstitusional.
Lebih lanjut, ia membayangkan skenario buruk di mana lalu lintas udara di fasilitas tersebut berlangsung tanpa pengawasan resmi, yang bisa memfasilitasi masuknya barang haram seperti obat-obatan terlarang, agen intelijen dari luar, atau alat-alat pengawasan yang mengancam integritas teritorial Indonesia.
Ferdinand juga menghubungkan isu ini dengan keterlibatan modal asing, terutama dari negara Tirai Bambu yang memiliki saham signifikan di zona produksi tersebut, yang menurutnya memperburuk kekhawatiran atas potensi eksploitasi.
Indonesia, tambahnya, merupakan pasar utama bagi barang-barang dari negeri itu, sehingga dinamika semacam ini berpotensi merusak keseimbangan nasional secara keseluruhan.
Ia menekankan bahwa jika ternyata mantan pemimpin negara memberikan persetujuan untuk operasional fasilitas tanpa mekanisme pengawasan pemerintah, maka proses peradilan harus segera digulirkan atas dasar tuduhan pelanggaran terhadap kesetiaan negara.
Ferdinand menyatakan keyakinannya bahwa hal itu pantas menjadi bahan persidangan formal.
Selain itu, ia mengaku terkejut setelah menyaksikan rekaman yang beredar luas di platform digital, menampilkan rutinitas penerbangan di lokasi tersebut.
Disebutkan pula bahwa petugas pengamanan negara mengalami hambatan untuk memasuki zona itu tanpa persetujuan khusus, yang menambah lapisan kompleksitas pada masalah ini.
Ia mengungkapkan ketidakpercayaannya atas kondisi di mana infrastruktur penerbangan domestik bisa berjalan tanpa intervensi lembaga berwenang, yang menurutnya merupakan fenomena yang sulit dipahami.
Oleh karena itu, Ferdinand mendesak otoritas terkait untuk segera melakukan investigasi mendalam dan menerapkan tindakan korektif yang tegas.
Pemerintah, katanya, wajib mengambil kendali penuh atas wilayah Morowali tersebut agar tidak ada celah yang dieksploitasi.
Apabila fasilitas penerbangan memang ada, maka kehadiran elemen negara harus dijamin secara mutlak, tanpa penundaan lebih lanjut.
Pada akhirnya, ia menyoroti bahwa pendekatan kepemimpinan era sebelumnya cenderung memprioritaskan pinjaman luar untuk pembangunan daripada memperkuat fondasi kemandirian nasional.
Ferdinand menilai pemahaman tentang prinsip-prinsip kedaulatan tampak kurang mendalam, dengan fokus utama pada akuisisi dana yang justru mengorbankan pencerahan bagi masyarakat luas.
Editor: 91224 R-ID Elok
