Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat, 10 Oktober 2025, Atalia menyampaikan bahwa usulan penggunaan dana APBN untuk pemulihan Ponpes Al-Khoziny perlu dikaji ulang dengan sangat serius. Ia menegaskan pentingnya memastikan proses hukum tetap berjalan dan kebijakan pemerintah ke depan lebih adil, transparan, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Atalia menilai bahwa rencana penggunaan APBN untuk pembangunan kembali pondok pesantren tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi keputusan final. Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak timbul kesan bahwa lembaga yang lalai justru memperoleh bantuan lebih dulu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, dan masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapat perhatian yang sama.
Ia juga menyebut bahwa negara tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi para santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan, bukan hanya di Al-Khoziny, melainkan juga di ribuan pesantren lain di Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya dengan tujuan agar kebijakan anggaran publik lebih proporsional, tanpa memunculkan ketimpangan antar lembaga pendidikan.
Namun, pernyataan Atalia tersebut justru dianggap menyinggung kalangan pesantren. Sejumlah mahasiswa dan santri menilai ucapannya tidak pantas diucapkan oleh wakil rakyat dan seolah menempatkan pesantren sebagai pihak yang bersalah atas musibah yang terjadi.
Aksi protes pun bermunculan di depan kediaman Atalia dan Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Massa yang membawa spanduk “Pecat Atalia” menuntut agar Atalia meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan dunia pesantren atas ucapannya yang dinilai menimbulkan kegaduhan.
Polisi dari Polrestabes Bandung dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi aksi. Situasi berlangsung tertib, meski massa bertahan hingga malam hari dan meminta partai politik Atalia menegur serta mengevaluasi sikapnya sebagai wakil rakyat.
Hingga kini, Atalia belum memberikan pernyataan tambahan atas reaksi publik yang muncul. Publik menantikan sikap resmi dari partai tempatnya bernaung terhadap permintaan masyarakat yang meminta klarifikasi dan permintaan maaf terbuka atas pernyataannya itu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
