Breaking Posts

10/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Tugas Kami Memang Menggonggong, Edy Wuryanto Kritik Lambannya Perpres MBG di Tengah Kasus Keracunan?

 Edy Wuryanto Minta BGN Menanggapi Serius Kasus Keracunan Menu MBG

Repelita Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam Rapat Kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Kesehatan, Edy menyampaikan bahwa parlemen memiliki peran sebagai pengawas utama kebijakan pemerintah.

Ia membuka interupsinya dengan menyapa Kepala BGN, Dadan, menggunakan nada sindiran yang menyentil suasana rapat.

"Pak Dadan sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya, Pak. Tapi lembaga ini bukan tempat untuk berdoa, Pak, ini bukan masjid, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria," ucap Edy dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Oktober 2025.

Edy menegaskan bahwa tugas utama DPR adalah berbicara dan mengkritik, bukan diam, apalagi di tengah maraknya kasus keracunan makanan dalam program MBG.

"Karena ini tugas kami memang 'menggonggong', parlemen itu kan bicara, Pak. Kalau kami enggak bicara, nanti dianggap publik kerja apa," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa media juga mempertanyakan langkah konkret Komisi IX dalam menghadapi kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.

"Sama juga kami ditanya oleh media, 'ini keracunan segini banyak apa yang dilakukan oleh Komisi IX?'" lanjutnya.

Puncak kritik Edy tertuju pada belum terbitnya Perpres yang menjadi landasan hukum tata kelola MBG.

Menurutnya, tanpa Perpres, BGN tidak memiliki kekuatan hukum untuk berkoordinasi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah.

"Pertanyaan saya, kapan Perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia, kalau Anda enggak punya Perpres bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah?" cecarnya.

Ia menilai bahwa keterlambatan penerbitan Perpres justru memicu kegaduhan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

"Ini mau sampai kapan ini turunnya? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri, kami sudah mengingatkan beberapa kali," pungkas Edy.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

ads bottom

Copyright © 2023 - Repelita.id | All Right Reserved