Repelita Jakarta - Plang bertuliskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi dicopot setelah lembaga tersebut berubah status menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Perubahan kelembagaan ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pantauan di lokasi pada Minggu, 19 Oktober 2025, menunjukkan petugas mulai menurunkan papan nama bertuliskan “Kementerian BUMN” di kawasan Masjid Ar-Rayyan, Jalan Kebon Sirih No. 48, Jakarta Pusat.
Seorang petugas mengenakan kemeja biru tampak menaiki pagar untuk melepaskan huruf demi huruf dari plang tersebut. Proses pencopotan dilakukan secara manual dan hati-hati hingga tulisan kementerian benar-benar hilang dari tempatnya.
Transformasi kelembagaan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR setelah melalui pembahasan panjang terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat fungsi pengelolaan BUMN agar lebih efisien dan berdaya saing tinggi.
Menurutnya, ada empat alasan utama perubahan tersebut.
Pertama, perlunya pemisahan tegas antara fungsi regulator dan operator agar sinergi dalam pengelolaan perusahaan milik negara semakin jelas.
Kedua, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip good corporate governance supaya BUMN bisa bersaing di tingkat global.
Ketiga, memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan BUMN sebagai penyelenggara negara, termasuk hubungannya dengan presiden, lembaga pemeriksa, dan publik.
Keempat, mempertegas peran BUMN bukan hanya sebagai penyumbang dividen, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Rini menambahkan, penyusunan perubahan undang-undang ini dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PANRB.
Ia menegaskan, dengan kerangka hukum baru ini, BUMN diharapkan menjadi entitas bisnis yang lebih sehat, kompetitif, dan berperan strategis bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan ini tidak berarti BUMN dilebur ke dalam Danantara, melainkan berdiri sendiri dengan nama Badan Penyelenggara BUMN.
Dasco menjelaskan, revisi undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pembatasan jabatan wakil menteri yang merangkap komisaris.
Selain itu, revisi juga menanggapi aspirasi publik mengenai status pejabat BUMN yang selama ini diperdebatkan terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara.
Menurut Dasco, perubahan status menjadi badan akan menegaskan peran BUMN sebagai regulator, pemegang saham Seri A, sekaligus pengesah rencana peraturan pemerintah.
Ia menyebut DPR menargetkan pembahasan revisi undang-undang rampung sebelum masa sidang pertama tahun 2025–2026 berakhir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Menteri BUMN Dony Oskaria memastikan transformasi ini tetap melanjutkan arah kebijakan yang telah dirintis oleh Erick Thohir selama enam tahun terakhir.
Dony menegaskan bahwa dirinya hanya meneruskan cita-cita Erick untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang sehat, transparan, dan berdaya saing global.
Menurutnya, perjalanan transformasi BUMN tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena menyangkut restrukturisasi besar terhadap sejumlah holding dan subholding.
Dony menyatakan bahwa seluruh keluarga besar BUMN tetap bangga atas kontribusi Erick Thohir yang kini diberi amanah baru oleh Presiden di bidang olahraga nasional.
Ia berjanji akan menjaga nilai-nilai kepemimpinan dan prinsip akhlak kerja yang telah ditanamkan oleh Erick, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan karyawan.
Dony menutup dengan menegaskan komitmennya untuk menjaga komunikasi dengan Erick serta memastikan setiap langkah transformasi berjalan sesuai visi awal yang telah ditetapkan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
