Repelita Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan hasil optimal menjelang genap satu tahun masa pemerintahan mereka pada 20 Oktober 2025.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut seharusnya pada tahun pertama kepemimpinannya, Prabowo dapat lebih fokus menuntaskan program strategis yang dijanjikan.
Namun, menurutnya, situasi di lapangan menunjukkan banyak hambatan yang membuat kinerja pemerintah berjalan lamban.
Ia menilai perhatian Presiden tersita untuk memperbaiki kebijakan peninggalan era Presiden Jokowi yang dinilai belum efisien.
Hal ini, kata Andreas, menyebabkan pelaksanaan program unggulan seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Merah Putih belum terlaksana secara maksimal.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksempurnaan program masa lalu yang kini menjadi beban bagi pemerintahan baru untuk disempurnakan.
“Belum lagi sebagian pembantu-pembantu ‘titipan’ Jokowi di pemerintahan Prabowo yang masih berloyalitas ganda,” ujar Andreas kepada wartawan, Minggu, 19 Oktober 2025.
Andreas menambahkan bahwa Prabowo kini menghadapi kesulitan dalam menjalankan janji kampanye karena di satu sisi ia juga berkomitmen untuk melanjutkan sebagian program Jokowi.
Situasi ini membuat arah kebijakan menjadi tidak seragam, terutama ketika program Asta Cita yang diusung Prabowo justru bertolak belakang dengan sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Sebagai contoh, ia menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi simbol pemerintahan Jokowi.
Sementara Prabowo, menurutnya, lebih menekankan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui MBG sebagai prioritas utama.
Andreas menyebut keluarnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah menunjukkan bahwa Prabowo melakukan penyesuaian arah pembangunan, termasuk perubahan konsep IKN menjadi Ibu Kota Politik 2028.
“IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya,” kata Andreas.
Ia juga menyoroti pengelolaan BUMN yang dinilai menjadi beban besar bagi pemerintahan saat ini.
Menurutnya, kesalahan tata kelola di era sebelumnya membuat sejumlah aset strategis negara beralih ke Danantara.
Selain itu, proyek strategis nasional yang bermasalah dan utang dari proyek kereta cepat Whoosh kini turut menekan keuangan negara.
“Pengelolaan aset strategis negara beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN, PSN menuai protes, KA Cepat Whoosh meninggalkan utang pembayaran yang menjadi beban APBN,” ungkapnya.
Andreas juga menyoroti komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi serta reformasi kepolisian yang sebelumnya sempat dijuluki PDIP sebagai ‘Parcok’ atau Partai Coklat.
Berdasarkan data Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia cenderung menurun setelah 2019 yang merupakan periode kedua pemerintahan Jokowi.
“Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya termasuk pemberantasan korupsi,” ujar Andreas.
Ia menambahkan bahwa agenda reformasi kepolisian akan menjadi perhatian publik menuju tahun 2029, seiring dengan janji Prabowo untuk membangun sistem keamanan dan hukum yang lebih bersih dan transparan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
