
Repelita Jakarta - Pegiat politik Rudi S Kamri kembali menyampaikan kritik keras terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang menurutnya merupakan bom waktu warisan pemerintahan sebelumnya.
Ia menilai utang proyek yang mencapai Rp116 triliun kini menjadi beban berat bagi pemerintahan baru dan berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Rudi bahkan menyebut bahwa proyek kereta cepat tersebut bisa menyeret wilayah strategis seperti Pulau Natuna Utara ke dalam konsesi asing jika terjadi gagal bayar.
Dalam kanal YouTube Anak Bangsa, Rudi menyoroti bahwa sejak awal skema proyek ini sudah menunjukkan kejanggalan.
Ia menjelaskan bahwa Jepang melalui JICA sempat menawarkan pinjaman dengan bunga 0,1 persen melalui skema antar-pemerintah atau G2G.
Namun, proyek tersebut kemudian dialihkan ke China dengan skema bisnis antar perusahaan atau B2B dengan bunga mencapai 2 hingga 3 persen.
Menurut Rudi, perubahan skema tersebut menjadi indikasi awal adanya ketidakwajaran dalam pengambilan keputusan proyek.
Ia juga mempertanyakan apakah rencana pembelian pesawat dari China oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan upaya menutup beban utang proyek kereta cepat.
Rudi menyebut kemungkinan adanya diplomasi barter yang dilakukan secara halus untuk meredam tekanan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China.
Ia menegaskan bahwa indikasi penyelewengan dan mark-up dalam proyek ini harus diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Rudi mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi XI DPR untuk membuka data keuangan KCIC secara transparan kepada publik.
Ia menyatakan bahwa jika terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka hal tersebut harus dibuka secara terang-benderang.
Menurutnya, rakyat dan generasi mendatang tidak boleh menanggung beban politik dari proyek yang disebutnya sebagai proyek mercusuar.
Rudi menyampaikan keprihatinannya bahwa proyek kereta cepat yang awalnya digadang sebagai simbol kemajuan kini justru berpotensi menjadi beban jangka panjang.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebanggaan memiliki kereta cepat tidak seharusnya dibayar dengan utang menumpuk, bunga tinggi, dan kerugian triliunan setiap tahun.
Rudi mengingatkan agar proyek ini tidak menjadi jalan sunyi menuju hilangnya kedaulatan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

