Repelita Jakarta - Polemik mengenai keaslian ijazah milik Joko Widodo kembali mencuat setelah Pakar Telematika Roy Suryo menerima salinan dokumen tersebut dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada Senin, 13 Oktober 2025.
Salinan ijazah yang diterima Roy merupakan dokumen legalisir yang sebelumnya juga telah diperoleh oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI.
Setelah meneliti salinan tersebut, Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa dokumen itu tidak asli.
Ia menyebut bahwa hasil penelitiannya menunjukkan kesamaan antara salinan yang diterima dengan dokumen yang sebelumnya telah ia teliti.
Menurut Roy, terdapat kejanggalan dalam struktur huruf pada ijazah tersebut, seperti posisi huruf Z yang tampak lebih tinggi dan huruf A yang mencuat keluar dari logo.
Ia menegaskan bahwa meskipun dokumen tersebut berupa fotokopi, dimensi dan struktur huruf tetap dapat dianalisis secara akurat.
Roy juga membandingkan dokumen itu dengan tiga ijazah lain dari lulusan yang diklaim lulus pada tanggal yang sama, yakni 5 November 1985.
Ia menyatakan bahwa tiga ijazah tersebut seragam, sementara satu lainnya, yakni milik Jokowi, menunjukkan perbedaan signifikan.
Bonatua Silalahi yang turut hadir di KPUD DKI Jakarta menyampaikan bahwa permintaan salinan ijazah dilakukan atas nama publik.
Ia menilai bahwa dokumen tersebut seharusnya disertai dengan uji konsekuensi, terutama terkait penghapusan nama dan tanda tangan dalam salinan yang diterima.
Menurutnya, penghapusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang lazimnya hanya membolehkan penghitaman, bukan penghapusan.
Bonatua menyampaikan ketidakpuasannya atas dokumen yang diberikan karena tidak disertai penjelasan resmi mengenai alasan penghapusan informasi tertentu.
Kehadiran Bonatua di KPUD DKI Jakarta juga didampingi oleh Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dr. Tifa.
Mereka bersama-sama meminta salinan ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.
Sebagai informasi, salinan ijazah merupakan salah satu syarat administratif yang wajib dilampirkan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum.
Polemik ini menambah panjang daftar perdebatan publik terkait keabsahan dokumen pendidikan milik mantan Presiden Joko Widodo.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
