Menkeu Purbaya Tegas Tolak APBN Digunakan untuk Bayar Utang Proyek Kereta Cepat

 

Repelita Jakarta - Gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama di media sosial.

Salah satu langkah yang menuai pujian adalah ketegasan Purbaya menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Pandangan tersebut turut disuarakan oleh Taufik TM melalui akun X miliknya @taufik_q pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Selamat Sabtu pagiii. MenKeu Purbaya menolak opsi pembayaran utang Proyek Kereta Cepat melalui APBN. Bagus. Jika melalui APBN berarti seluruh rakyat Indonesia yg menanggung. Biar Jokowi, LBP & DPR aja yang nanggung. 😊😄👍

Unggahan itu langsung viral dan mendapat banyak komentar dari warganet yang menyatakan dukungan terhadap sikap Purbaya.

Pinter nih Purbaya gk mau dikadalin termul rakus. Dia tau selama ini BUMN kl untung masuknya kantong pejabatnya, kl rugi minta apbn bahkan kantong pejabatnya ttp basah dg gaji ratusan jt + tantiem milyaran

Baru kali ini ada Menteri yang berani 🤭

Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa sebagai induk Badan Usaha Milik Negara, Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menangani utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ia menjelaskan bahwa kekuatan finansial Danantara berasal dari aliran dividen yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

Selama ini, dividen dari berbagai BUMN masuk ke negara melalui APBN, tepatnya pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

Dengan potensi penerimaan yang besar, Purbaya menekankan bahwa Danantara harus mampu mengelola sumber dananya sendiri tanpa mengandalkan APBN.

Meski demikian, Purbaya mengaku belum menerima pembicaraan resmi dari jajaran manajemen Danantara terkait rencana penanganan utang proyek kereta cepat tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga