Repelita Bandung - Puluhan santri yang tergabung dalam Aliansi Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, di Jalan Gunung Kencana Nomor 5, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Atalia yang menyinggung dana pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo.
Rombongan santri tiba menggunakan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.
Sebagian besar peserta aksi mengenakan sarung dan kopiah serta membawa spanduk bertuliskan Forum Santri Nusantara (BR) Pecat Atalia, Peduli Keluarga Korban, dan Tegakkan Keadilan.
Meski berlangsung damai, aparat kepolisian dari Polsek Cidadap telah bersiaga sejak pukul 08.00 WIB untuk mengamankan lokasi.
Massa baru tiba di depan rumah Atalia sekitar pukul 15.00 WIB.
Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas ucapan Atalia terkait pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny yang sempat ambruk dan menewaskan 67 santri.
Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Atalia menyarankan agar penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang ponpes tersebut dikaji lebih mendalam.
Ucapan itu dinilai menimbulkan keresahan di kalangan santri dan keluarga korban.
Kami meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mencopot Atalia Praratya dari keanggotaan DPR RI karena pernyataannya menimbulkan kegaduhan dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta semangat konstitusi, kata Riki.
Ia menambahkan bahwa FSN Bandung Raya juga menuntut Atalia menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya komunitas pesantren dan keluarga korban tragedi Al Khoziny.
Pernyataan Atalia dianggap melukai perasaan umat dan keluarga yang sedang berduka.
Selain itu, FSN mendesak Komisi VIII DPR RI untuk segera merancang Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren.
Kebijakan tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB.
Riki berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren.
Kami juga meminta pemerintah dan DPR menjamin hak-hak korban tragedi Al Khoziny, termasuk santunan bagi keluarga korban, serta bantuan medis dan dukungan psikososial bagi para santri yang selamat, katanya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
