Herwin Sudikta: Utang Kereta Cepat Tak Boleh Dibebankan ke APBN, Lagi-lagi Jadi Korban Skema B2B Palsu

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Herwin Sudikta menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat tidak boleh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Herwin, proyek tersebut sejak awal memang dirancang dengan struktur yang kompleks agar ketika muncul persoalan, tanggung jawabnya bisa dialihkan ke berbagai pihak.

“Proyek ini memang sengaja dibuat kompleks dari awal, supaya kalau nanti bermasalah, tanggung jawabnya bisa dibagi rata atau dilempar ke siapa saja yang masih bisa disalahkan,” ujar Herwin pada Minggu, 12 Oktober 2025.

Ia menilai bahwa janji pemerintah yang menyebut proyek kereta cepat tidak akan menggunakan dana APBN hanyalah ilusi efisiensi semata.

“Dulu dibilang tanpa APBN, biar kelihatan efisien dan keren,” ucapnya.

Herwin menyebut bahwa dana yang digunakan tetap berasal dari pinjaman luar negeri yang dijamin oleh BUMN, sehingga pada akhirnya tetap menjadi beban negara.

“Padahal uangnya dari utang luar negeri, dijamin BUMN, yang ujungnya tetap negara juga,” ungkapnya.

Ia juga menyindir bahwa jika keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai bermasalah, maka skenario penyelamatan oleh negara tinggal menunggu waktu.

"Jadi kalau KCIC megap-megap, siap-siap aja, penyertaan modal, restrukturisasi, atau bailout terselubung,” kata Herwin.

Lebih lanjut, Herwin menyoroti perubahan pola hubungan proyek yang awalnya disebut sebagai kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), namun kini menyeret negara untuk ikut menanggung beban.

“B2B waktu promosi, tapi jadi B2G waktu tagihan jatuh tempo,” ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa Danantara sebagai induk BUMN memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menangani persoalan utang yang dihadapi KCIC.

Ia menjelaskan bahwa kekuatan finansial tersebut bersumber dari aliran dividen yang langsung masuk ke kas holding Danantara.

Selama ini, dividen dari berbagai BUMN memang masuk ke negara melalui APBN, khususnya pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

Dengan potensi penerimaan yang besar tersebut, Purbaya menekankan bahwa Danantara harus mampu mengoptimalkan sumber dananya sendiri.

Meski demikian, Purbaya mengaku belum menerima pembicaraan resmi dari jajaran manajemen Danantara terkait rencana penanganan utang proyek kereta cepat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga