Celios Minta Pemerintah Moratorium Program MBG, Soroti Tata Kelola dan Konflik Kepentingan

Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menghadapi berbagai persoalan serius sejak awal pelaksanaan.

Ia menyarankan agar pemerintah bersikap terbuka jika program tersebut harus dimoratorium sementara demi memperbaiki tata kelola dan efektivitas pelaksanaannya.

Menurut Huda, akar persoalan MBG terletak pada sistem pengelolaan yang tidak tepat sejak tahap awal.

Ia menyoroti keterlambatan pembayaran kepada vendor dan tenaga lapangan pada Februari lalu sebagai indikasi lemahnya sistem keuangan dan administrasi.

Celios menilai bahwa mekanisme pemilihan dan pengawasan terhadap mitra kerja belum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Huda juga menyoroti dugaan afiliasi sejumlah vendor dengan partai politik tertentu yang diberitakan oleh beberapa media nasional.

Potensi konflik kepentingan semacam ini dinilai dapat memicu praktik penyimpangan dan menghambat tujuan utama program, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara adil dan tepat sasaran.

“Nah, ini yang saya lihat sebenarnya harus mulai dari awal. Moratorium, saya sangat setuju sekali. Ini harus diperbaiki, dan pemerintah juga harus legowo apabila memang harus dimoratorium,” ucap Nailul Huda dalam tayangan YouTube CNN Indonesia, Minggu, 5 Oktober 2025.

Celios menilai bahwa persoalan MBG tidak hanya menyangkut teknis pelaksanaan, tetapi juga kelemahan dalam aspek regulasi.

Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan setingkat peraturan presiden yang menjadi dasar hukum program.

Regulasi yang berlaku baru sebatas petunjuk teknis internal dari Badan Gizi Nasional, yang dinilai belum cukup untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi sumber daya manusia, Huda menyoroti kesiapan ahli gizi yang ditempatkan di Satuan Pelaksana Program Gizi.

Banyak di antara mereka disebut masih baru lulus dan minim pengalaman, tanpa pendampingan dari ahli gizi senior.

Hal ini berpotensi menurunkan kualitas makanan yang disajikan, bahkan bisa membahayakan kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Selain itu, Huda mengkritik pendekatan pemerintah yang terlalu menonjolkan capaian angka penerima manfaat tanpa memperhatikan kualitas pelaksanaan program.

Ia menilai bahwa fokus berlebihan pada jumlah peserta justru mengabaikan esensi utama program, yakni memastikan bahwa makanan yang disalurkan benar-benar bergizi, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Atas berbagai persoalan tersebut, Celios melalui Nailul Huda merekomendasikan agar pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap program Makan Bergizi Gratis.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga