Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai langkah tiga jenderal TNI yang berkonsultasi ke Polda Metro Jaya merupakan tindakan memalukan dan memilukan.
Menurutnya, langkah Dansat Siber Brigjen Juinta Omboh Sembiring yang melaporkan aktivis Ferry Irwandi dengan tuduhan pencemaran nama baik justru mempermalukan institusi.
“Untung pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan pencemaran nama baik harus pribadi, tidak bisa institusi. Ungkapan adanya tindak pidana sudah dipatahkan oleh putusan MK. Juinta Omboh pun pulang dengan tangan hampa,” kata Rizal Fadillah, Kamis 11 September 2025.
Ia menilai ada dua hal memalukan dari tindakan tersebut.
Pertama, TNI terlalu jauh masuk ke ranah sipil, padahal uraian Ferry Irwandi tidak ada kaitan dengan pertahanan negara.
“Langkah TNI ini justru bisa mengganggu perlindungan hak asasi manusia yakni kebebasan untuk berpendapat,” ujarnya.
Kedua, Rizal menyebut Dansat Siber bersama Kababinkum Laksda Farid Ma’ruf memperlihatkan minimnya pemahaman hukum.
“Mengapa harus mengekspos kekurangpahaman hukum di media?” tegasnya.
Rizal menilai agenda pelaporan itu menggambarkan cengengnya TNI.
“Apakah kegagalan misi untuk menetapkan darurat militer mesti ditimpakan kesalahan kepada kambing hitam? Nampaknya Panglima TNI harus segera mengevaluasi peran Dansat Siber yang grasak-grusuk begitu,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan apakah langkah tersebut perintah langsung dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Jika iya, berarti keberadaan Panglima lah yang perlu dievaluasi. Sudah banyak suara agar Panglima segera diganti,” ujarnya.
Rizal menyoroti perjalanan karier Agus Subiyanto yang melesat cepat dari KSAD hanya sebulan kemudian langsung menjabat Panglima TNI.
“Terkesan karbitan,” sebutnya.
Menurut Rizal, rakyat berharap Presiden Prabowo berani mengganti Panglima TNI dan Kapolri.
“Keduanya selama ini tidak memiliki prestasi istimewa, justru banyak kontroversi terjadi. Kasus Dansat Siber ini adalah kontroversi Jenderal Agus Subiyanto yang dapat meruntuhkan marwah TNI,” tegasnya.
Rizal menambahkan, dengan Kapolri dan Panglima baru, Prabowo bisa segera bertindak mandiri tanpa bergantung pada kendali atau pengaruh Jokowi.
“Warisan Jokowi terlalu berat untuk dipikul Prabowo jika ia tidak melakukan pembenahan, penyegaran, bahkan pembersihan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pengalaman pahit 1965 yang memperlihatkan betapa rapuhnya TNI ketika terpecah dan difitnah memiliki agenda kudeta oleh Dewan Jenderal.
“Prabowo harus memiliki komando penuh atas Kepolisian dan TNI. Oleh karena itu secepatnya ganti Kapolri dan Panglima TNI,” ujar Rizal.
Menurutnya, Kapolri Listyo Sigit dan Panglima Agus Subiyanto adalah orang dekat Jokowi sejak masih di Solo.
“Prabowo harus berani melibas keduanya secara konstitusional dan prosedural demi penguatan keamanan nasional,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
