Reinhart Hermanus Sebut Menkeu Purbaya Gabungkan Strategi Era SBY dan Jokowi di Pemerintahan Prabowo

Repelita Jakarta - Entrepreneur Reinhart Hermanus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Reinhart menilai pembahasan terkait arah kebijakan fiskal memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan isu-isu lain yang dianggap tidak substansial.

"Gak usah habisin energi ngomongin urusan anaknya atau jawaban interview dia. Ini obrolan yang lebih berbobot, coba nilai sendiri aja," tulis Reinhart di X @reinharthermanus (11/9/2025).

Ia memaparkan kembali beberapa poin penting yang disampaikan Menkeu, termasuk evaluasi atas krisis ekonomi 1998.

Menurut Reinhart, pada masa itu kebijakan dianggap kacau karena suku bunga dinaikkan hingga 60 persen, sementara pemerintah tetap melakukan pencetakan uang secara besar-besaran.

Reinhart menambahkan, krisis global 2008 diterapkan strategi berbeda.

Saat itu, Purbaya memberikan saran kepada think tank Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar peredaran uang domestik tidak ditahan dan memberi ruang bagi sektor swasta untuk menggerakkan perekonomian.

"Worked. Growth era SBY 6 persen. Walaupun gak gencar gov spending kaya Jokowi, tapi swastanya gerak," ungkapnya.

Di era Presiden Jokowi, Reinhart menyebut strategi lebih mengutamakan belanja pemerintah, meski pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 5 persen.

Saat pandemi Covid-19 muncul potensi krisis, namun Menkeu mendorong agar dana bank sentral dikembalikan ke sistem keuangan.

"Untung Jokowi gercep katanya jadi bisa survive," lanjut Reinhart.

Kini, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Reinhart menilai Purbaya mengombinasikan strategi ala SBY dan Jokowi dengan menstimulasi sektor swasta sekaligus memperkuat belanja pemerintah.

"Balikin uang ke sistem. Katanya ada 425 T duit cash BI, udah dia order untuk lepas 200T," tutur Reinhart.

Ia menambahkan, dalam rapat ada anggota DPR yang memberikan respons positif terhadap langkah Menkeu ini.

Dewan diketahui telah lama mengingatkan tentang banyaknya dana yang mengendap di Bank Indonesia.

"Ada anggota DPR yang nanggepin katanya dewan udah sering ingetin pemerintah tentang banyak dana ngendep di BI, jadi katanya go ahead aja buat approach nya Menkeu ini," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga