Repelita Jakarta - Kreator konten Jerome Polin merangkum tuntutan masyarakat kepada pemerintah menyusul serangkaian demonstrasi yang dinilai melenceng dari tujuan awalnya.
Ada 17+8 tuntutan rakyat pada pemerintah yang dirangkum dari berbagai sumber, termasuk desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, hingga tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025.
Ia menyampaikan rangkuman tersebut melalui akun @jeromepolin pada Senin, 1 September 2025, dengan tujuan agar masyarakat tetap fokus dan tidak terpecah oleh narasi lain.
Rangkuman itu terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu 5 September 2025, serta delapan tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.
Tuntutan jangka pendek menyoroti berbagai sektor, termasuk desakan kepada Presiden Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan membentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demonstrasi.
Dewan Perwakilan Rakyat diminta membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota, membatalkan fasilitas baru, serta mempublikasikan transparansi anggaran dan menindak anggota bermasalah.
Ketua partai politik diminta memberikan sanksi tegas pada kader yang memicu kemarahan publik, menyatakan komitmen berpihak pada rakyat, dan melibatkan kader dalam dialog publik.
Kepolisian Republik Indonesia diminta membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, menaati SOP pengendalian massa, serta memproses hukum anggota atau komandan yang melanggar HAM secara transparan.
TNI diminta kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal, dan berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Kementerian sektor ekonomi diminta memastikan upah layak bagi seluruh pekerja termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol, mencegah PHK massal, dan membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.
Tuntutan jangka panjang mencakup reformasi besar-besaran DPR dengan audit independen, penerapan KPI sebagai evaluasi kinerja anggota, serta penghapusan perlakuan istimewa.
Partai politik juga diminta direformasi dan diawasi eksekutifnya, serta disusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil termasuk pembatalan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
UU Perampasan Aset Koruptor diminta disahkan dan ditegakkan, kepemimpinan serta sistem di kepolisian direformasi agar profesional dan humanis, serta TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
Komnas HAM dan lembaga pengawas independen harus diperkuat, dan kebijakan sektor ekonomi serta ketenagakerjaan ditinjau ulang demi kepentingan rakyat.
Jerome menegaskan, "Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah." (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
