Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi tantangan besar setelah menerima warisan utang jumbo Rp1.300 triliun dari pendahulunya Sri Mulyani yang harus dilunasi tahun ini.
Dalam rapat kerja perdananya di Komisi XI DPR pada Rabu, 10 September 2025, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan strategi pemerintah khususnya Purbaya dalam memastikan pembayaran pokok dan bunga utang.
Harris menyampaikan kekhawatirannya soal kemampuan negara menunaikan kewajiban tersebut. Ia bahkan menanyakan apakah pemerintah benar-benar memiliki kapasitas membayar dengan kondisi keuangan yang sehat.
Selain itu, ia juga menyoroti rencana pemerintah menarik utang baru pada tahun 2026. Harris mengingatkan agar kehati-hatian tetap dijaga agar risiko gagal bayar atau default tidak terjadi.
Nada serupa datang dari Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Ia menilai pergantian menteri keuangan adalah momen penting untuk menyiapkan strategi jangka menengah hingga panjang terkait manajemen utang.
Menurutnya, beban utang yang setiap tahun jatuh tempo menuntut skenario pengurangan utang yang lebih jelas. Ia menegaskan bahwa Purbaya harus segera menyusun langkah konkret agar kondisi fiskal lebih sehat.
Menanggapi hal itu, Purbaya menekankan bahwa setiap rupiah dari utang yang ditarik pemerintah harus benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian nasional. Ia berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal agar tetap efektif dan berkelanjutan.
Sebagai catatan, tahun ini pemerintah perlu menyiapkan Rp833,9 triliun untuk pelunasan utang jatuh tempo ditambah Rp599,4 triliun untuk pembayaran bunga. Dalam RAPBN 2026, pemerintah juga merencanakan penarikan utang baru senilai Rp781 triliun. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
