Prabowo Instruksikan Evaluasi MBG, Pemerintah Tutup SPPG Bermasalah Demi Keselamatan Siswa

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kasus keracunan massal siswa yang terjadi akibat konsumsi menu dalam program Makan Bergizi Gratis.

Setibanya di tanah air usai kunjungan ke empat negara, Presiden langsung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah menteri untuk membahas insiden tersebut.

Presiden menegaskan bahwa keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa rapat pertama digelar di Halim dan dilanjutkan pembahasan intensif hingga malam hari.

Atas instruksi Presiden, rapat koordinasi kembali dilakukan pada Minggu, 28 September 2025, di Kementerian Kesehatan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap insiden di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sangat serius.

Ia menyatakan bahwa keselamatan anak bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut masa depan generasi bangsa.

Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah dan melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan juru masak.

Langkah lain yang diambil meliputi sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, peningkatan kualitas air, dan pengaturan alur limbah.

Zulkifli menyebut bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, wajib aktif dalam proses perbaikan.

Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh menunggu, melainkan harus dilakukan secara proaktif.

Setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi sebagai syarat mutlak.

Zulkifli menyatakan bahwa setelah insiden ini, keberadaan SLHS menjadi perhatian utama dan harus dimiliki oleh semua SPPG.

Ia menegaskan bahwa tanpa sertifikat tersebut, risiko kejadian serupa akan terus berulang.

Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah juga diminta untuk aktif melakukan pemantauan secara rutin.

Zulkifli menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan telah diminta untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan UKS di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menekankan bahwa pemantauan harus dilakukan tanpa menunggu permintaan, sebagai bagian dari sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin terhadap keamanan makanan yang disajikan.

Zulkifli menegaskan bahwa transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap program MBG.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan dilanjutkan pada Senin, 29 September 2025.

Ia menyampaikan bahwa Kemendagri akan menggelar pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekretaris daerah.

Pertemuan tersebut juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yang akan memberikan arahan teknis kepada para kepala dinas kesehatan.

Tito menyebut bahwa Badan Gizi Nasional juga akan turut serta dalam pertemuan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga