Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap langkah awal yang akan ditempuh untuk mengembalikan kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke sistem keuangan agar likuiditas tetap terjaga.
Purbaya menekankan pelajaran penting dari krisis 1998, 2008, hingga pandemi 2020, bahwa kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ketat dapat mengeringkan likuiditas dan menekan kinerja sektor riil.
Dia mengingatkan pengalaman krisis moneter 1997—1998 ketika Bank Indonesia menaikkan bunga hingga di atas 60% sementara base money justru tumbuh 100%, sehingga kebijakan moneter kacau-balau, sektor riil hancur, dan nilai tukar tetap tertekan.
Selanjutnya, pemerintah pada 2008—2009 menempuh langkah ekspansif dengan mempercepat belanja dan menurunkan bunga sehingga pertumbuhan tetap terjaga di tengah krisis finansial global, dan hal serupa diterapkan saat pandemi Covid-19 dengan penyaluran Rp300 triliun ke sistem perbankan pada Mei 2021.
Purbaya menekankan bahwa pelajaran itu kerap terlupakan, tercatat pada medio 2023 uang beredar menurun hingga pertumbuhannya 0% pada 2024 sehingga perekonomian melambat, meskipun 90% perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik.
Empat bulan pertama tahun 2025 uang beredar sempat meningkat 7% pada April, namun mulai Mei kembali turun hingga 0% pada Agustus, menimbulkan tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.
Kini, setelah dilantik menjadi menteri keuangan, Purbaya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah memiliki kas Rp425 triliun di rekening Bank Indonesia, dan Rp200 triliun akan segera dialirkan ke sistem perbankan untuk menggerakkan sektor riil.
Dia menjelaskan jika kas tersebut disalurkan ke sistem perbankan, pemerintah tidak bisa langsung menggunakannya untuk biaya program, namun sektor swasta akan mengambil alih perannya sehingga ekonomi bisa bergerak kembali.
Selain menjaga likuiditas, Purbaya berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang lambat dengan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta kementerian/lembaga mempercepat eksekusi program.
Purbaya menutup dengan membandingkan era SBY dan Jokowi, menilai kombinasi kekuatan sektor swasta dan fiskal pemerintah akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% meski tidak dalam waktu dekat, dengan menciptakan kondisi di mana agen-agen ekonomi bisa berpikir, berjalan, dan tumbuh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
