Repelita Bandung - Literasi Pemuda Berdikari melaporkan anggota nonaktif DPR RI, Ahmad Sahroni, ke Polda Jabar terkait ketegangan sosial pascaaksi unjuk rasa pada Agustus 2025.
Laporan diajukan pada Selasa, 9 September 2025, dan diterima langsung oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jabar untuk ditindaklanjuti.
Ketua Umum LPB, Indrajidt Rai Garibaldi, menyatakan laporan ini dilayangkan karena Sahroni diduga menjadi pemicu kericuhan yang terjadi di masyarakat belakangan ini.
Menurut laporan Tempo, pemicu kemarahan massa adalah Ahmad Sahroni. Ini menjadi petunjuk awal bagi Polri untuk mengusut lebih dalam, ujar Rai saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa, 9 September 2025.
Rai menegaskan meskipun status politik Sahroni telah dicabut, tanggung jawab hukum tetap melekat, sehingga polisi didesak menunjukkan keberanian menegakkan prinsip equality before the law.
Ini bukan sekadar soal politik, tapi soal hukum publik. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Apakah Polri berani bersikap adil? Jangan hanya aktivis yang ditindak, Ahmad Sahroni pun harus bertanggung jawab, kata Rai.
Menurut Rai, Sahroni diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Ucapan tolol kepada masyarakat lewat gawai dan internet jelas melanggar hukum. Lokasi deliknya bisa di mana saja, dan laporan ini akan kami kawal hingga tuntas, ujarnya.
Ia meminta aparat kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut tanpa takut menjalankan kewajiban dalam menegakkan keadilan.
Kami menuntut proses hukum yang transparan. Ini sudah menjadi konsumsi publik, organisasi, dan media. Tidak boleh ada yang kebal hukum, tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
