Bupati Blora Sampaikan Aspirasi Bupati Se-Indonesia kepada Menkeu Baru

 

Repelita Blora - Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah menyampaikan permintaan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan tersebut disampaikan Arief saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Senin, 15 September 2025.

Menurut Arief, para bupati meminta agar kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tidak dilanjutkan.

Ia menyebut bahwa permintaan tersebut telah disampaikan melalui forum komunikasi APKASI dan juga dalam pertemuan antara ketua umum APKASI dengan Menteri Keuangan.

Arief menjelaskan bahwa para kepala daerah berharap agar alokasi dana transfer tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Ia menambahkan bahwa informasi awal yang diterima menyebutkan bahwa Menteri Keuangan sedang melakukan evaluasi terhadap kebijakan transfer ke daerah.

Arief menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut diharapkan mengarah pada pembatalan rencana pemangkasan dana transfer yang sebelumnya sempat direncanakan.

Ia menegaskan bahwa keputusan akhir dari pemerintah pusat sangat dinantikan oleh seluruh pemerintah kabupaten karena akan berdampak langsung pada anggaran daerah.

Arief mengungkapkan bahwa Kabupaten Blora menerima dana transfer pusat sebesar Rp1,79 triliun untuk tahun anggaran berjalan.

Jika pemangkasan sebesar 24,7 persen benar-benar terjadi, maka Blora berpotensi kehilangan sekitar Rp400 miliar dari alokasi anggaran tersebut.

Ia menyebut bahwa pengurangan dana sebesar itu akan sangat memengaruhi program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Arief menekankan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menjalankan program prioritas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ia berharap agar Menteri Keuangan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sebelum mengambil keputusan terkait pemangkasan anggaran.

Menurut Arief, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan fiskal dapat disusun secara adil dan proporsional.

Ia juga menyarankan agar evaluasi kebijakan dilakukan dengan melibatkan perwakilan daerah agar suara pemerintah kabupaten dapat didengar secara langsung.

Arief menyatakan bahwa APKASI akan terus mengawal proses ini dan siap berdialog dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terbaik.

Ia menambahkan bahwa stabilitas fiskal daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Arief menyebut bahwa sinergi antara pusat dan daerah harus dijaga agar pembangunan berjalan merata dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana transfer dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas di daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan alternatif lain dalam pengelolaan anggaran tanpa harus mengurangi alokasi untuk daerah.

Arief menutup pernyataannya dengan harapan agar Menteri Keuangan dapat menjadi jembatan antara kepentingan fiskal nasional dan kebutuhan riil pemerintah daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga