Repelita Jakarta - Pihak kuasa hukum Roy Suryo menanggapi ucapan Presiden Joko Widodo yang sempat menyinggung adanya sosok orang besar di balik kisruh tudingan ijazah palsu, dengan menyebut pernyataan itu hanya bentuk upaya Jokowi memposisikan diri sebagai pihak yang seolah menjadi korban.
Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum Roy Suryo mengatakan pada Senin 28 Juli 2025 di Polda Metro Jaya bahwa seharusnya Presiden tidak perlu menggiring narasi ada kekuatan besar yang mendukung pihak-pihak yang ingin mengungkap dugaan ijazah palsu, karena menurutnya hal itu justru memancing spekulasi politik yang tidak relevan.
“Tidak perlu mengedarkan ada orang besar di balik perjuangan kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Tidak perlu melakukan playing victim punya perasaan politik seolah-olah ingin di-downgrade, punya feeling ada orang besar, tidak perlu,” tegas Ahmad Khozinudin di hadapan awak media.
Ia pun meminta Presiden Jokowi bersikap terbuka dengan cara memperlihatkan dokumen asli yang selama ini menjadi polemik, agar keraguan publik dapat terjawab tanpa harus memperpanjang narasi yang tak berkaitan dengan inti perkara.
“Bahkan kalau ingin ringkas ingin mengakhiri polemik ijazah palsu, tunjukkan ijazah asli itu kepada publik. Tapi dengan catatan memang kalau ada, karena kalau ada, tunjukan selesai. bukan dengan membuat narasi yang tidak relevan dengan pembuktian kasus ijazah,” tambahnya.
Selain menyoroti pernyataan Jokowi, Ahmad Khozinudin juga mengkritik kehadiran Presiden dalam reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 26 Juli 2025 lalu, karena menurutnya hal tersebut justru menimbulkan kebingungan di tengah proses penyidikan di Polda Metro Jaya.
Ia menilai, pembuktian keaslian ijazah tidak bisa dilakukan hanya dengan menghadiri acara reuni, sebab siapapun bisa hadir di acara semacam itu tanpa prosedur verifikasi yang sahih.
“Keaslian ijazah itu tidak bisa dikonfirmasi dengan acara reuni. Reuni itu, ya namanya reuni, orang-orang bisa datang, bisa masuk siapa pun bisa, dan statement-nya belakangan juga malah kacau balau. Justru itu merusak proses hukum yang sedang dijalankan aparat penyidik Polda Metro Jaya,” kata Ahmad.
Pihaknya mendesak agar kepolisian benar-benar menunjukkan dokumen ijazah SMA maupun S1 milik Presiden yang kini disebut sudah berada di tangan penyidik, untuk diuji secara forensik demi memastikan keasliannya.
“Nanti kami akan lihat, apakah saksi-saksi sebelum diperiksa ditunjukan sebuah dokumen ijazah S1 dan SMA milik Jokowi lalu ditanyakan apakah pernah melihat ijazah ini. Dari situ kita bisa meyakini bahwa memang ijazah itu disita,” jelas Ahmad Khozinudin.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad mendampingi tiga orang saksi yang memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden, yaitu aktivis Yulia Widia Ningsih, Rahmat Hirman, serta kreator konten Sunarto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa polemik mengenai dugaan ijazah palsu maupun isu pemakzulan terhadap putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bukan sekadar persoalan pribadi melainkan diduga ada agenda besar politik di belakangnya.
“Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya ada orang besar, ada yang mem-back up,” ucap Jokowi di kediamannya pada Jumat 25 Juli 2025 lalu.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai sosok yang dimaksud, Jokowi memilih enggan menyebutkan nama dengan alasan publik dinilai sudah memahami siapa pihak yang dimaksud.
“Semua sudah tahu lah,” singkatnya menutup pernyataan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok