Bicara IKN, Gibran Sebut Istana Dibuat di Tengah Hutan Itu Hoaks

Repelita Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu miring yang selama ini menempel pada proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang digagas sebagai warisan pembangunan Presiden Joko Widodo.

Gibran mengingatkan publik bahwa sejak awal muncul banyak kabar bohong yang menyebut pembangunan IKN akan menebang habis hutan dan mendirikan istana di tengah kawasan hijau tanpa pertimbangan lingkungan.

Dalam pidatonya pada Green Impact Festival 2025 yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis 24 Juli 2025, Gibran menegaskan informasi tersebut tidak benar sama sekali.

Ia menjelaskan bahwa kawasan IKN yang digarap memang sebelumnya sudah berupa hutan produksi eukaliptus yang setiap enam sampai tujuh tahun ditebang untuk produksi kayu.

Menurutnya, pola tebang tanam sudah berjalan bertahun-tahun sebelum wacana pemindahan ibu kota muncul ke publik.

Putra sulung mantan Presiden Jokowi itu menyebut komitmen pemerintah justru berbalik arah dengan rencana menjadikan IKN sebagai kawasan hijau yang lebih heterogen dan ditanami pohon endemik Kalimantan.

Pemerintah, kata Gibran, akan menanam kembali jenis-jenis pohon khas seperti ulin, meranti, hingga tengkawang sebagai bagian dari restorasi kawasan IKN.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut adalah bukti pemerintah tidak gegabah, melainkan tetap mengutamakan keseimbangan ekosistem.

Selain membahas kehutanan, Gibran juga menyoroti tantangan krisis iklim global yang semakin nyata dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Ia menyebut ancaman pemanasan global, banjir bandang, kekeringan ekstrem, hingga kenaikan permukaan laut memerlukan respons cepat dan kerja sama banyak pihak.

Gibran optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan itu karena terbukti tangguh menghadapi pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian global beberapa tahun lalu.

Di hadapan peserta festival, ia membeberkan data pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terjaga di kisaran 4,7 hingga 4,8 persen pada kuartal pertama 2025.

Sementara itu, tingkat inflasi juga masih stabil di angka 1,8 persen secara tahunan, menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Meski demikian, Gibran mengingatkan tantangan berat berikutnya adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah yang membayangi Indonesia selama beberapa dekade terakhir.

Menurutnya, kunci untuk naik kelas menjadi negara maju terletak pada kemampuan menambah nilai tambah produk dalam negeri.

Di sisi lain, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur masih memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan sebelumnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut belum bisa merealisasikan pemindahan secara penuh dalam waktu dekat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengurangan anggaran pembangunan IKN pada tahun 2025 yang mencapai Rp 1,15 triliun.

Pemangkasan anggaran ini secara otomatis akan menghambat penyelesaian infrastruktur dasar, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik yang semula ditargetkan rampung lebih cepat.

Situasi ini memunculkan usulan moratorium atau penghentian sementara pembangunan IKN dari sejumlah pihak.

Partai NasDem melalui Wakil Ketua Umumnya, Saan Mustopa, menilai penghentian sementara dapat menjadi langkah rasional jika pemerintah belum memiliki dasar hukum kuat berupa keputusan presiden untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota resmi.

Ia menegaskan kebijakan moratorium juga perlu mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang sedang disusun ulang pascapemilu.

Saan menambahkan prioritas pembangunan nasional ke depan harus diarahkan pada program-program yang memberi dampak langsung kepada rakyat, bukan hanya fokus pada simbol pemindahan ibu kota.

Di tengah dinamika tersebut, Gibran tetap yakin bahwa IKN akan terus bergerak maju karena proyek ini bukan hanya sekadar pemindahan gedung, melainkan simbol perubahan paradigma pembangunan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga