Solusi Hukum atas Dugaan Ijazah Palsu Mantan Presiden Jokowi Dinanti, Publik Desak Tunjukkan Sikap Kenegarawanan

 

Repelita Jakarta - Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo memasuki fase baru dalam dinamika hukum dan politik nasional.

Presiden melaporkan lima orang ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazahnya.

Langkah ini langsung menyulut reaksi dari berbagai kalangan.

Mereka mempertanyakan apakah tindakan tersebut merupakan upaya untuk membungkam kritik atau bagian dari penegakan hukum yang sah.

Sejumlah ahli hukum menyoroti bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal legalitas dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut integritas dan stabilitas ketatanegaraan.

Pakar hukum pidana Arif Setiawan menyatakan bahwa proses hukum terhadap tuduhan pemalsuan memang dapat dilakukan.

Namun, ia mengingatkan agar penanganannya tetap menjunjung prinsip keadilan dan transparansi.

Menurutnya, siapapun yang menjadi subjek hukum tetap memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Sementara itu, Mahfud MD menegaskan bahwa proses pidana tidak serta merta memengaruhi keabsahan keputusan-keputusan kenegaraan yang telah dibuat oleh Presiden.

Ia mencontohkan bahwa jika memang ditemukan adanya unsur pemalsuan, hal itu tetap dapat diproses secara pidana tanpa harus menggugat legitimasi posisi kepala negara.

Di sisi lain, pihak-pihak yang dilaporkan, seperti Rizal Fadillah, menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum.

Ia bahkan mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen yang menurutnya merupakan hasil kajian mendalam dari tim ahli untuk membuktikan validitas dugaannya.

Perkembangan ini pun turut memicu opini publik.

Ada yang menilai bahwa laporan balik dari Presiden adalah bentuk serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Namun tidak sedikit pula yang mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menegakkan kehormatan institusi kenegaraan.

Presiden sendiri telah menunjukkan ijazah aslinya kepada beberapa pihak secara terbatas.

Namun, ia tidak mengizinkan pengambilan gambar ataupun dokumentasi yang lebih luas dengan alasan menjaga tata kelola yang resmi.

Isu ini juga menyulut analisis politik terkait kemungkinan motif tersembunyi.

Beberapa pengamat menganggap bahwa tuduhan ini muncul dalam konteks dinamika jelang kontestasi politik mendatang, termasuk Pilpres 2029.

Namun, relasi antara Presiden dan beberapa tokoh politik penting sejauh ini tidak menunjukkan tanda perpecahan.

Ketegangan yang terjadi saat ini menjadi ujian serius bagi kualitas demokrasi Indonesia.

Diperlukan ketegasan hukum yang tidak memihak, serta sikap kenegarawanan dari semua tokoh agar situasi ini tidak semakin memecah belah masyarakat.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga