Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu ijazah Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara.
Di hadapan para menteri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo menyebutkan keheranannya terhadap pihak-pihak yang masih mempersoalkan ijazah Jokowi.
"Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya," ucap Prabowo di hadapan kabinetnya.
Pernyataan itu sontak menarik perhatian.
Banyak pihak menafsirkan bahwa komentar tersebut adalah bentuk sindiran halus sekaligus manuver politik yang disengaja.
Reaksi Wakil Presiden Gibran pun menjadi sorotan.
Beberapa pihak menilai Gibran tampak kaku saat mendengar ucapan ayah angkat politiknya itu.
Pengamat politik menilai pembahasan tentang ijazah dalam forum resmi pemerintahan tidak relevan.
Jamiluddin Ritonga menilai forum Sidang Kabinet harusnya digunakan untuk membahas isu kenegaraan.
Menurutnya, pembicaraan soal isu pribadi tidak patut dibawa ke ruang sidang tertinggi pemerintahan.
Polemik soal keaslian ijazah Presiden Jokowi sendiri sudah bergulir sejak masa kampanye pemilu.
Tokoh-tokoh seperti Roy Suryo dan Tifatul Sembiring pernah secara terbuka menyampaikan keraguan mereka terhadap dokumen pendidikan Jokowi.
Namun hingga kini, belum ada bukti konkret yang membenarkan tudingan tersebut.
Pihak kuasa hukum Presiden bahkan telah menempuh jalur hukum.
Laporan resmi telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan fitnah.
Di sisi lain, Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak terganggu dengan tudingan-tudingan yang beredar.
Ia menegaskan bahwa dirinya dekat dengan semua mantan presiden, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi.
Ia mengaku senantiasa meminta nasihat dari para pendahulunya.
Menurutnya, hal itu dilakukan demi menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Terkait anggapan bahwa ia hanya menjadi perpanjangan tangan Jokowi, Prabowo dengan tegas membantah.
Ia menyatakan bahwa dirinya memimpin secara independen dan tidak dikendalikan oleh siapa pun.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin menegaskan otonomi kekuasaannya di tengah bayang-bayang politik warisan pemerintahan sebelumnya.
Meski begitu, kritik terhadap pengangkatan isu ijazah dalam sidang kabinet tetap bermunculan.
Sebagian kalangan menilai pernyataan Prabowo berpotensi memperuncing konflik yang seharusnya sudah bisa diredam.
Langkah Presiden yang menyinggung isu sensitif di ruang publik justru menambah tensi yang sudah memanas sejak kampanye pilpres lalu.
Polemik ini diprediksi akan terus bergulir, terutama menjelang pembentukan kabinet dan konsolidasi kekuasaan nasional.
Editor: 91224 R-ID Elok