Repelita Jakarta – Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara, mengungkapkan pandangannya mengenai latar belakang strategis di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menerima dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024.
Menurut Refly, langkah tersebut merupakan kalkulasi realistis dalam menghadapi medan politik nasional yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan finansial, penguasaan fasilitas negara, serta dukungan aparatur pemerintahan.
Refly menjelaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia, dukungan dari penguasa sebelumnya dapat memberikan keuntungan signifikan bagi calon presiden.
Hal ini disebabkan oleh akses terhadap sumber daya dan jaringan kekuasaan yang masih dimiliki oleh mantan presiden.
Dalam konteks ini, Prabowo dianggap mengambil langkah pragmatis dengan menerima dukungan Jokowi untuk memperkuat posisinya dalam kontestasi politik.
Lebih lanjut, Refly menyoroti bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, termasuk praktik politik transaksional dan mobilisasi kekuasaan negara.
Ia menilai bahwa untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan sistem pemilu, dibutuhkan komitmen dari pemimpin yang tidak semata mengejar kekuasaan untuk periode kedua.
Dalam pandangannya, Prabowo memiliki peluang historis untuk membawa perubahan besar terhadap sistem demokrasi di Indonesia, asalkan fokus pada perbaikan tata kelola tanpa ambisi melanjutkan kekuasaan di periode berikutnya.
Refly juga mencatat bahwa kritik dari sejumlah purnawirawan TNI terhadap sistem pemilihan langsung mencerminkan kegelisahan atas kondisi demokrasi saat ini.
Wacana untuk kembali pada sistem pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mencuat sebagai respons atas kekhawatiran terhadap praktik-praktik kecurangan dalam pemilu langsung.
Ia menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu untuk memastikan kompetisi politik yang sehat tanpa politik uang dan tekanan terhadap oposisi.
Dengan demikian, keputusan Prabowo menerima dukungan Jokowi dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik yang lebih luas dalam menghadapi tantangan demokrasi di Indonesia.
Editor: 91224 R-ID Elok
