Pembatalan Mutasi Letjen Kunto: TNI Jangan Jadi Alat Politik Kepentingan Tertentu

 

Repelita Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik keras pembatalan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi lainnya oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pembatalan tersebut dilakukan melalui Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554.a/IV/2025 pada 30 April 2025, hanya sehari setelah mutasi tersebut diumumkan pada 29 April 2025.

Letjen Kunto yang semula dimutasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) ke staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) merasa perubahan yang terjadi sangat cepat dan tidak lazim.

Hendardi menilai bahwa pembatalan mutasi tersebut semakin menguatkan spekulasi adanya motif politik di balik keputusan tersebut.

Hendardi mengungkapkan bahwa sebelum mutasi dan pembatalan ini terjadi, sekelompok perwira TNI, termasuk Letjen Kunto, telah menyampaikan permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot.

"Ini semakin menegaskan bahwa mutasi tersebut mungkin lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan," kata Hendardi.

Meskipun Markas Besar TNI membantah spekulasi ini dan menjelaskan bahwa mutasi adalah bagian dari pembinaan karier serta kebutuhan organisasi, Hendardi menilai publik sulit mempercayai klaim tersebut.

"Pembatalan mutasi yang dilakukan hanya dalam sehari pasti merusak kepercayaan publik. Publik akan kesulitan untuk percaya bahwa pembatalan tersebut berlandaskan pada profesionalitas, dan bukan pada kepentingan politik," ujarnya.

Hendardi juga menegaskan bahwa mutasi yang terkesan terburu-buru dan tidak melalui prosedur yang jelas ini menunjukkan bahwa TNI bisa saja terjebak menjadi alat politik pihak tertentu.

Ia mengingatkan bahwa TNI seharusnya tetap fokus pada tugas utamanya untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik.

"TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan," tegas Hendardi.

Sebelumnya, TNI melalui Kapuspen TNI menyatakan bahwa mutasi ini adalah bagian dari mekanisme pembinaan personel yang bertujuan untuk memperkuat soliditas dan kinerja organisasi. Namun, hanya sehari setelah pengumuman tersebut, Panglima TNI menganulir keputusan mutasi tersebut.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga