Repelita Jakarta – Ubedilah Badrun, seorang analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengungkapkan bahwa krisis kepercayaan yang melanda pemerintah saat ini disebabkan oleh “cacat bawaan” dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Menurut Badrun, hal ini lebih dari sekadar kegagalan individu, namun juga akibat dari sistem pemerintahan yang kurang efektif dan tidak transparan.
Dia menilai rendahnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus superholding Danantara yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menjadi cerminan adanya masalah mendasar dalam sistem pemerintahan.
Badrun juga mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden meski ada aturan yang seharusnya menghalangi.
Menurutnya, hal ini memperburuk citra pemerintahan yang seharusnya mematuhi prinsip-prinsip hukum dengan tegas.
Selain itu, Badrun mengkritik koalisi besar yang ada di pemerintahan, yang disebutnya sebagai koalisi tanpa malu.
Ia berpendapat bahwa koalisi tersebut lebih didorong oleh kepentingan pragmatis kekuasaan daripada kesamaan ideologi, yang menghilangkan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi.
Untuk mengatasi masalah kepercayaan ini, Badrun menekankan perlunya perubahan struktural dalam pemerintahan.
Dia menyerukan agar transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi prinsip dasar yang diutamakan oleh pemerintah.
Editor: 91224 R-ID Elok
