Polemik Mutasi Letjen Kunto: Anggota DPR Tegaskan TNI Bukan Alat Politik

Repelita Jakarta - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan TNI harus tetap netral dari kepentingan politik.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sempat menuai kontroversi.

Mutasi tersebut sempat tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

Namun keputusan itu dibatalkan sehari kemudian melalui SK Nomor Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

"TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus murni berdasarkan kebutuhan organisasi," tegas TB Hasanuddin.

Ia menyayangkan perubahan keputusan yang dinilai terlalu cepat dan tidak konsisten.

Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu stabilitas internal dan merusak citra TNI di mata publik.

"Kepemimpinan TNI harus tegas dan konsisten dalam menjaga netralitas institusi," tambah mantan perwira tinggi ini.

Polemik ini muncul di tengah spekulasi publik tentang keterkaitan mutasi dengan posisi Try Sutrisno di Forum Purnawirawan.

TB Hasanuddin menegaskan mutasi perwira aktif tidak boleh dipengaruhi tekanan politik manapun.

Dengan pembatalan ini, Letjen Kunto tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Pembatalan juga berdampak pada tujuh perwira tinggi lain yang semula akan dimutasi.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi telah mengkonfirmasi perubahan SK mutasi tersebut.

Letjen Kunto sendiri merupakan putra mantan Wapres Try Sutrisno.

Perwira lulusan Akmil 1992 ini memiliki segudang prestasi dan penghargaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga